Jalan Berbayar Bebani Masyarakat Tanpa Pandang Bulu
Mediaumat.id – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menilai, kebijakan Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan jalan berbayar atau yang dikenal dengan sebutan electronic road pricing (ERP) sama saja membebani masyarakat Jakarta yang sedang mencari rejeki tanpa pandang bulu.
“Ini sama saja pemerintah DKI Jakarta, akan terus membebani biaya jalan berbayar untuk setiap mobilitas masyarakat Jakarta yang sedang mencari rejeki, tanpa pandang bulu,” ujarnya kepada Mediaumat.id, Jumat (20/1/2022).
Menurut Mirah, pemberlakuan jalan berbayar yang ditujukan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas tersebut justru tidak akan efektif. Kebijakan itu justru terkesan pemprov ingin menarik dana dari masyarakat secara cepat dan paksa. “Pengguna jalan seperti dipalak oleh Pemprov DKI Jakarta,” ungkap Sumirat.
Sumirat melihat, kemacetan di DKI Jakarta tidak akan bisa dihindari, karena ruas jalan di Jakarta memang terbatas dan jumlah kendaraan yang melintas juga banyak.
Menanggapi beberapa isi Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE), kendaraan yang kebal ERP salah satunya angkutan umum berpelat kuning, ia mengatakan, ojek online dan kendaraan kurir yang saat ini jumlahnya jutaan, akan terbebani biaya jalan berbayar tersebut. Jika ojol atau kurir dalam sehari harus bertugas di beberapa ruas jalan berbayar tersebut, tentunya akan sangat terbebani dengan kebijakan yang tidak bijak ini.
“Di saat pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, sebaiknya pemerintah jangan menambah beban hidup masyarakat”, tegas Sumirat.
Terakhir, Mirah menyatakan, pengemudi daring dan kurir telah menyampaikan aspirasi keberatannya kepada ASPEK Indonesia, untuk disampaikan kepada Pemerintah DKI Jakarta.
“Kasihan masyarakat kecil, beban hidupnya menjadi semakin berat,” pungkasnya.[] Agung Sumartono
