Mediaumat.id – Ditariknya Indomie dari pemerintah Taiwan dan Malaysia, menurut Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana, seharusnya menjadi pelajaran agar pemerintah bertanggung jawab dalam menjaga ketahanan pangan dan mewujudkan politik pangan yang sehat bagi rakyat.

“Pemerintah seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mewujudkan politik pangan yang sehat bagi seluruh rakyatnya,” tuturnya dalam program Aspirasi: Investigasi Indomie yang Ditarik Taiwan dan Malaysia, Jumat (28/4/2023) melalui kanal YouTube Justice Monitor.

Produk Indonesia ini kesandung masalah serius usai pemerintah Taiwan menarik peredaran mi instan Indomie rasa ayam spesial karena mengandung zat pemicu kanker etilen oksida.

“Pemerintah Malaysia kemudian juga turut mengambil langkah yang serupa karena kadar etilen oksida yang dianggap melebihi ambang batas,” jelas Agung.

Meski demikian, Agung menyampaikan, di sisi lain badan pengawas obat dan makanan BPOM melalui laman resminya BPOM menyebut bahwa produk mi instan tersebut di Indonesia aman dikonsumsi lantaran memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk sebelum beredar.

“Dalam hal ini kami mendesak, sekali lagi kami mendesak agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera melakukan audit dan juga investigasi atas temuan otoritas Taiwan terkait Indomie rasa ayam spesial dari Indonesia yang mengandung zat karsiogenik yaitu etilen oksida,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan perlindungan yang lebih tinggi dan optimal pada konsumen dan masyarakat. Sehingga BPOM sebaiknya meningkatkan standar yang ada yaitu zero etilen oksida.

“Jadi regulasi teknis yang sudah ada tentang mitigasi risiko kesehatan etilen oksida harus direvisi atau di-upgrade. Kebijakan pemerintah Taiwan dan juga Malaysia seharusnya bisa menjadi contoh dan pelajaran bagi Indonesia,” ungkapnya.

Kerusakan Hati

Agung menyampaikan fakta lain, bahwa menurut banyak praktisi kesehatan mengkonsumsi mi instan yang terlalu sering atau rutin dapat menyebabkan kerusakan hati.

“Selain etilen oksida, mi instan itu juga mengandung zat yang sangat berbahaya yaitu propilen glikol yang jelas merusak dan mengganggu kerja hati. Kandungan propilen glikol juga mengundang penyakit lain yaitu merusak kerja ginjal sebagai salah satu organ vital dalam tubuh kita,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Agung, pemerintah harus bertanggung jawab penuh terhadap hal ini dan harus dipastikan betul meningkatkan peraturan sampai ke zero etilen oksida.

“Politik ketahanan pangan dan politik makanan sehat tanggung jawabnya ada di tangan pemerintah,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun