MediaUmat – Agar dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat besar itu tidak berubah menjadi proyek rente (rent projects), Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF, Dr. M. Rizal Taufikurahman, menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan pelaksanaannya.
“Seluruh prosesnya harus transparan, akuntabel, dan aksesibilitas oleh publik. Itu poin krusial,” ujarnya dalam program Fokus: MBG Sarat Masalah? di kanal YouTube UIY Official, Ahad (5/10/2025).
Rizal menekankan, publik memiliki hak dan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan MBG baik langsung maupun tidak langsung.
Publik, menurutnya, perlu dilibatkan dalam memantau kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah masing-masing agar implementasi program berjalan efektif dan tepat sasaran. Pelibatan publik dalam pengawasan MBG dapat dilakukan melalui mekanisme citizen monitoring yakni masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengawas aktif yang memastikan dana besar program MBG digunakan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Masyarakat bisa memberikan masukan, saran serta turut mengawasi SPPG di wilayahnya. Dengan begitu, akuntabilitas publik akan terbangun dari bawah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rizal menegaskan, anggaran MBG tidak boleh sekadar menjadi stimulus jangka pendek, tetapi juga harus memberikan multiplier effect (dampak ganda) terhadap sektor-sektor terkait, terutama industri pangan, pertanian, dan logistik penyedia bahan baku makanan bergizi.
“Program ini jangan hanya fokus pada distribusi porsi makanan, tapi juga harus menciptakan efek berantai bagi sektor-sektor produksi dalam negeri, yang sustain [berkejalanjutan] dan jangka panjang,” tambahnya.
Terkait aspek teknis, Rizal menyoroti pentingnya standarisasi dapur SPPG di seluruh daerah. Ia menegaskan, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) harus dijadikan acuan yang ketat agar tidak terjadi disparitas pelaksanaan, termasuk dalam hal standar harga per porsi.
“Harga satuan harus jelas dan seragam agar tidak menimbulkan celah penyimpangan. Jangan sampai ada perbedaan signifikan antarwilayah tanpa alasan yang objektif,” katanya.
Menurut Rizal, dengan besarnya alokasi dana MBG yang bahkan menyaingi anggaran sektor pertahanan dan keamanan program ini seharusnya tidak hanya menjadi stimulus ekonomi, melainkan juga investasi pembangunan manusia.
“Tujuan akhirnya bukan hanya menggerakkan ekonomi, tapi juga meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dampaknya harus terlihat pada penurunan kemiskinan, penanggulangan stunting, dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai wujud dari inklusif,” pungkasnya.[] Muhammad Nur
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat