MediaUmat – Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menyatakan keraguannya apabila Organisasi Papua Merdeka (OPM) mau bertobat dan bersama-sama membangun Papua secara damai.
“Agak sulit ya rasanya kalau bisa berdamai dengan OPM dalam perspektif Papua merdekanya,” ujarnya dalam Kabar Petang: OPM Bertobat, Mungkinkah? di kanal YouTube Khilafah News, Selasa, (3/6/2025).
Menurut Agung, jika terjadi Papua merdeka maka mereka ingin bersatu dengan ras Melanesian.
“Dan OPM inilah yang berpeluang untuk bisa dimanfaatkan oleh asing untuk menjajah negeri Papua,” sambungnya.
Langkah Strategis
Agung pun menyebutkan sembilan langkah strategis mengatasi konflik di Papua. Pertama, Papua itu adalah negeri yang telah bergabung dengan kaum Muslim beberapa abad lalu dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Islam Tidore dan tentu juga Kekhilafahan Turki Utsmani.
Walhasil status tanahnya, ucap Agung, tanah Papua itu tanah usyriyah, yaitu negeri yang penduduknya memeluk Islam serta tunduk dan bergabung dengan kuasa Islam dengan cara damai.
“Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kaum Muslimin mempertahankan wilayah itu dari cengkraman siapa pun yang akan mengambil alih wilayah tersebut,” tegasnya.
Kedua, menuntaskan masalah kerusuhan di Papua termasuk hal-hal yang memicunya dan dalang-dalang di belakangnya.
Walaupun, menurutnya, mereka dari kalangan elite negeri ini sekalipun itu harus dituntaskan. Termasuk kalau OPM melakukan kegiatan-kegiatan makar.
“Siapa pun dia harus diselesaikan dan siapa pun yang di belakangnya harus dimejahijaukan,” ungkapnya.
Ketiga, menghentikan segera seluruh gerakan yang menginginkan Papua Merdeka termasuk OPM, United Liberation Movement of Papua (ULWMP) dan pihak-pihak lain yang menyokong untuk Papua merdeka.
“Harus segera dihentikan karena ini yang akan merusak ranah Papua!” tegas Agung.
Keempat, mengultimatum sampai memobilisasi pasukan kepada negara-negara yang ikut campur dalam mendukung Papua Merdeka.
“Kita tahu bahwa di belakang gerakan Papua Merdeka itu ada negara-negara asing. Oleh karena itu, negara Indonesia harus tegas terhadap itu semua,” ujarnya.
Kelima, menghentikan pemekaran wilayah di Papua karena akan semakin menyulitkan integrasi Papua. Oleh karena itu, usulan pembentukan provinsi-provinsi baru ke depannya terhadap Papua harus dihentikan karena ini bukan menyelesaikan masalah tapi malah menambah problematika.
Keenam, mengusir semua kekuatan negara kapitalis penjajah yang bercokol di Papua, baik dalam bentuk perusahaan, kekuatan politik, maupun jurnalis.
“Oleh karenanya kebijakan membuka Papua untuk jurnalis asing harus segera dicabut,” tandasnya.
Ketujuh, mengembalikan kekayaan yang melimpah negeri Papua kepada rakyat sebagai pemilik yang sah dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk dalamnya rakyat Papua.
Kedelapan, membangun Papua secara serius agar pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kesejahteraan, dan peradaban dapat terwujud dengan layak dan dirasakan oleh seluruh rakyat Papua secara merata.
Kesembilan, segera menegakkan khilafah. “Segera dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dalam pandangan kami untuk menegakkan khilafah islamiah dan menerapkan syariat Islam secara kaffah di negeri Papua dan negeri-negeri Islam lainnya,” tegasnya.
Karena, jelas Agung, agar semua langkah dari langkah pertama sampai kedelapan dapat dilaksanakan secara sempurna.[] Muhammad Nur
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat