MediaUmat – Menanggapi perdebatan terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menyatakan, baik pemilihan pilkada langsung maupun pemilihan kepala daerah lewat DPRD sama saja, rakyat yang buntung para elite yang untung.

“Artinya mau pemilihan pilkada langsung maupun pemilihan kepala daerah lewat DPRD sama-sama buntung gitu. Sama-sama enggak ada gunanya buat rakyat satu pun. Mau pilkada langsung sejak zaman reformasi maupun pemilihan lewat DPRD, ya sama-sama rakyat buntung, para elite yang untung,” ujarnya dalam acara Membongkar Isu (Mbois): Soal Kepala Daerah Dipilih Langsung atau DPRD, Apakah Biaya Politik Itu Makin Murah Simak! di kanal YouTube Tabloid Media Umat, Selasa (6/1/2026).

Agung melihat, para pendukung pilkada melalui DPRD beralasan sistem pemilihan langsung yang sudah berjalan beberapa kali sejak reformasi itu berbiaya politik tinggi karena calon kepala daerah termasuk juga calon anggota legislatif yakni DPR, DPRD, dan termasuk presiden harus nyawer rakyat dalam jumlah yang besar, sehingga membutuhkan dana besar.

Menurut Agung, karena biaya politik tinggi inilah yang menyebabkan ketika menjabat nanti harus balik modal. Sedangkan pendapatan resmi dari jabatannya itu terbatas, maka mereka melakukan korupsi untuk menutupi modal dari pemilihan tersebut.

“Sehingga diusulkanlah untuk kembali seperti masa Orde Baru yaitu agar pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh DPRD saja. Alasannya dengan lewat DPRD otomatis lebih irit karena sawerannya tidak ke banyak orang,” sebutnya.

Agung mengatakan, belum tentu juga kalau nanti pemilihan kepala daerah lewat DPRD tidak terjadi korupsi. Sebab, kalau Pilkada langsung itu politik uangnya politik uang eceran, istilahnya ngecer satu-satu kepada masyarakat. Sedangkan kalau lewat DPRD itu uang politiknya grosiran, jadi tidak perlu nyawer satu-satu ke masyarakat, cukup nyawer kepada anggota DPRD saja. Memang dari aspek itu lebih irit, tapi itu tetap politik uang, sehingga akan terjadi korupsi dengan alasan yang sama untuk mengembalikan modal saat pemilihan.

“Siapa sih yang tidak memungkinkan korupsi? Zaman Orde Baru korupsi juga banyak. Apalagi sekarang misalnya tahun 2010 sampai 2024 itu terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat korupsi,” ucap Agung.

Agung menilai, permasalahan ini tidak akan selesai dengan hanya balik kepada pemilihan melalui DPRD selama akar masalahnya tak diselesaikan yaitu terkait dengan jebakan oligarki. Jebakan oligarki inilah yang memindahkan korupsi di jalanan ke ruang-ruang tertutup nanti. Akar masalah inilah yang menyebabkan mau pilkada langsung, mau pemilihan kepala daerah lewat DPRD itu tidak akan menyelesaikan masalah selama akar masalahnya tak diselesaikan.

Menurut Agung, sebenarnya oligarki inilah yang membiayai pilkada beberapa waktu yang lalu secara langsung. Sawer-sawer itu pasti dari oligarki, dan apabila nanti pemilihan begitu tertutup yang akan nyawer DPRD tentu oligarki lagi.

“Artinya, persoalan oligarki ini belum tuntas di negeri ini. Di mana Pilkada langsung itu sekali lagi perampokan yang dilakukan secara eceran gitu. Sementara Pilkada via DPRD ya perampokan secara grosiran ini sesuatu yang sangat nyata,” pungkasnya.[] Agung Sumartono

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat