MediaUmat – Rizqi Awal dari Indonesia Justice Monitor (IJM) menyatakan Presiden Prabowo perlu mengevaluasi kebijakan-kebijakannya yang dinilai tidak populis, menzalimi, dan merusak.
“Jadi, Pak Prabowo selaku penguasa Republik Indonesia, menurut saya perlu mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak populis di tengah-tengah masyarakat, yang dinilai menzalimi, yang dinilai merusak,” tuturnya dalam Kabar Petang: Akar Masalah Demo Tidak Dijawab Pemerintah? di kanal YouTube Khilafah News, Senin (8/9/2015).
Menurutnya, pemerintah jangan sekadar fokus untuk makar-makar saja, penangkap makar saja, tapi juga fokus untuk memberikan rasa keadilan, rasa kesejahteraan, dan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat.
Pasalnya, jelas Rizqi, isu di negeri ini terlampau banyak dan pemerintah gagal menyelesaikan banyak masalah, sehingga pada akhirnya banyak yang bermunculan dan dianggap sebagai pengalihan isu. Masalah-masalah ini harus diselesaikan termasuk masalah kesejahteraan, keadilan pada rakyat.
Rasa keadilan, rasa keamanan, rasa nyaman di tengah-tengah masyarakat dan kebutuhan ekonomi masyarakat diperlukan. “Sangat penting, pemerintah harus bisa tahu mana yang perlu diprioritaskan. Pak Prabowo sebenarnya dia punya alat loh. Dia kan penguasa, Pak Prabowo ini Presiden,” ujarnya.
“Dia punya alat untuk bisa memukul dan memberikan tekanan keras kepada mereka yang melakukan tekanan makar,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, di sisi pemerintah itu ada Menkopolhukam, ada Menkopolkam, ada juga Menhan dan Mendagri. “Menurut saya, tiga orang ini dan polisi serta panglima TNI itu harusnya bisa menyelesaikan dengan sendiri tanpa Pak Prabowo turun. Pak Prabowo itu harusnya fokus memberikan bagaimana caranya agar tidak terjadi aksi-aksi serupa di tengah-tengah masyarakat,” tukasnya.
Ia menilai, permasalahan hari ini tidak lain adalah rasa ketidakadilan, perekonomian yang makin turun, kesejahteraan. “Nah, ini yang perlu difokuskan oleh Pak Prabowo kalau mau husnul khatimah. Jangan sampai dikenal sebagai penguasa yang zalim kepada rakyat nantinya,” terangnya.
Rizqi juga menyebut, pemerintah hari ini menerapkan sistem demokrasi Pancasila yang mengakibatkan munculnya pengejawantahan tersendiri terkait dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Maka terjadi kesenjangan yang hadir antara elite sama terlilit, antara rakyat elite sama rakyat yang terlilit. Kaum elite sama kaum jelata itu kan semakin timpang.
“Orang kaya di Indonesia itu 1%, orang kaya di Indonesia itu menguasai atau totalnya angka kekayaannya nilainya sama dengan 50%. Itu bisa jadi angkanya cukup wow, fantastis sekali,” bebernya.
Menurutnya, sebuah bahasa tipu-tipu jika mengatakan sistem demokrasi Pancasila ini adalah sistem yang sangat terbaik dan layak ada di dunia hari ini, bahkan lebih baik daripada Amerika Serikat.
Justru, menurut Rizqi, demokrasi Pancasila itu bukanlah sistem terbaik bahkan bisa jadi sistem terburuk hari ini.
“Karena apa? Apa yang bisa dijanjikan dengan sistem demokrasi politik hari ini? Kesejahteraan bagi seluruh rakyat? Tidak. Keadilan? Tidak. Keamanan? Apalagi,” cecarnya.
“Kita tahu sendiri, bagaimana rasa aman dan rasa nyaman itu hampir-hampir tidak terjadi di tengah-tengah publik. Itu yang perlu disadari oleh pemerintah kita,” tegasnya.
“Pertanyaannya adalah pemerintah mau enggak meninggalkan wacana tentang demokrasi Pancasila ini?” tandasnya.[] Ajira
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat