MediaUmat – Aktivis Indonesia Justice Monitor (IJM) Rizqi Awal menyatakan negara wajib hadir terdepan dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat maupun bencana-bencana lainnya di Indonesia.

“Kalau ditanyakan, apakah negara pertama harus hadir dalam perkara begini? Menurut saya itu tidak perlu dipertanyakan lagi, Mas Anggi [host Kabar Petang]. Itu wajib adanya! Ini dengar ya, penguasa-penguasa wajib adanya!” tegasnya dalam Kabar Petang: Soal ‘Si Paling Kerja’, Sabtu (13/12/2025) di kanal YouTube Khilafah News.

Alih-alih terdepan, Menteri Sosial malah mengkritik beberapa influencer, selebgram, lembaga filantropi dan warga yang menggalang donasi untuk bencana tersebut. Padahal, jelas Rizqi, wajar kalau masyarakat biasa, orang awam, non-pemerintah melakukan donasi, melakukan pengumpulan donasi.

“Agak tidak wajar menurut saya ketika pemerintah yang punya kekuatan, punya pendanaan, punya legalitas, itu melakukan donasi,” imbuh Rizqi.

Bencana ini dianggap lebih parah dari tsunami tahun 2004, penyebabnya sebelum terjadi tsunami terjadi gempa yang meruntuhkan beberapa bangunan, tsunami datang menyapu reruntuhan itu.

“Nah, di 2025 ini, banjir bandang ini bukan menyapu sesuatu yang runtuh, tapi meruntuhkan sesuatu yang masih ada. Kenapa bisa demikian banjir bandang ini? Karena membawa pohon-pohon yang jatuh dalam kondisi sudah bersih pohon-pohon itu, dikuliti sudah bersih, kemudian itu sudah ada merek-merek angka-angkanya yang katanya itu sudah lapuk,” terangnya.

Dampak banjir bandang dan longsor tersebut, sebut Rizqi, banyak daerah yang terisolir karena tidak bisa dijangkau melalui darat. Maka, dikhawatirkan banyak korban mati kelaparan, maka pemerintah seharusnya bisa mengupayakan via udara dengan helikopter atau drone.

“Gini ya, untuk menjamah daerah-daerah jangkauan-jangkauan yang susah tadi, itu tidak sekadar butuh helikopter BNPB, bila perlu pemerintah menyewa puluhan helikopter untuk memberikan bantuan. Itu secara nyata satu itu. Kalaupun tidak bisa, bukan yang helikopter, menurut saya, helikopter, bukan, drone-drone yang digunakan untuk bisa memetakan lapangan-lapangan sawit,” terang Awal.

Bencana Sumatera yang dahsyat juga dampaknya, bahkan melebihi bencana tsunami 2004, maka wajar beberapa pihak minta pemerintah menetapkan bencana Sumatra menjadi bencana nasional.

“Kalau pemerintah pusat, kalau DPR tidak bisa mendorong pemerintah untuk menetapkan bencana nasional, janganlah menjadi bencana baru bagi masyarakat yang tertimpa musibah,” pungkasnya.[] Imam Wahyono

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat