MediaUmat – Terkait wacana rumah kontrakan yang akan dikenai pajak dalam RAPBN 2027 hingga membuat heboh publik, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menyebut negara semakin ngawur bahkan zalim.

“Menurut saya ini menunjukkan bahwa negara ini semakin ngawur gitu. Semakin ngawur semuanya dipajakin, dalam bahasa lebih jauhnya ya zalim gitu menurut saya ya,” ujarnya dalam acara Membongkar Isu (Mbois): 2027, Kontrakan pun dipajakin… Duuh, Jumat (14/8/2026) di kanal YouTube Tabloid Media Umat.

Menurut Agung, negeri ini sedang menghadapi problem fiskal yang tidak baik-baik saja. Sehingga solusinya adalah dengan menambah jumlah orang yang dikenai pajak. Sebab negeri ini memang dibangun dengan sistem sekuler kapitalis yang memposisikan pajak dan utang itu sebagai soko guru pendapatan negara.

Agung menilai, penerapan kapitalisme inilah yang menjadi problem dasar negeri. Problem dasar ini seharusnya bisa diselesaikan dengan mengganti sistem yang lebih baik, yakni Islam. Sebab kalau seperti ini terus, maka siapa pun presidennya tetap akan mengandalkan pajak sebagai pemasukan utama dan ujung-ujungnya rakyat kecil yang akan mengalami penindasan cukup besar.

Agung membeberkan, sistem kapitalisme memang memosisikan sumber daya alam yang melimpah di negeri ini bisa dimiliki oleh swasta. Dan swastanisasi sumber daya alam ini terjadi lewat Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Migas. Sehingga pendapatan yang melimpah dari sumber daya alam itu tidak bisa jadi pendapatan negara.

“Nah, akhirnya malah rakyat yang dikejar-kejar untuk mendapatkan pendapatan APBN dari pajak termasuk pajak kontrakan ini,” pungkasnya.[] Agung Sumartono

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat