MediaUmat – Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menyatakan kondisi Indonesia secara politik sangat tampak problematik dalam tatanan kekuasaan.

“Iya. Bila kita berbincang tentang kondisi Indonesia secara politik, misalnya membaca kondisi politik hari ini, sangat nampak sekali ada problematik dalam penataan kekuasaan,” ulasnya dalam Fokus Reguler: Indonesia, Merdeka? di kanal YouTube UIY Official, Ahad (17/8/2025).

Sebab, jelas Agung, secara pembagian kekuasaan memang ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Namun secara faktual yang tampak adalah otoritarianisme.

Pasalnya, jelas Agung, diketahui bersama koalisi besar yang dibangun Prabowo sejak dari awal telah relatif mengooptasi legislatif karena sebagian besar kekuatan politik yang diwakili oleh partai politik itu semua berada dalam koalisi Indonesia maju.

“Termasuk perkembangan terbaru terkait dengan amnesti saudara Hasto Kristianto yang memengaruhi posisi PDI Perjuangan yang ternyata relatif tidak menunjukkan sikap oposisi walau sampai detik ini belum bergabung menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto,” beber Agung.

Nah, kata Agung, melihat hal ini nampak jelas bahwa positioning Prabowo betul-betul dalam kondisi yang sangat kuat.

“Artinya, balancing power yang diharapkan dalam prosesi demokrasi misalnya legislatif itu mengawasi eksekutif itu relatif tidak berjalan sama sekali,” kritiknya.

Termasuk, menurut Agung, apa yang terjadi pada yudikatif hari ini.

“Misalnya terlepas dari problematik yang ada, kita tahu bahwa amnesti dan abolisi ini menunjukkan bagaimana kuatnya posisi eksekutif dalam konteks ini ‘presiden’ di dalam kancah perpolitikan Indonesia. Artinya, ya yudikatif masih dalam kangkangan eksekutif,” cetusnya.

Kalau melihat ini semua, simpul Agung, maka yang tampak sebenarnya adalah semacam feodalisme yang terus berlanjut di Indonesia dan belum pernah berubah sejak zaman kemerdekaan sampai hari ini.[] Novita Ratnasari

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat