MediaUmat – Pengamat Kebijakan Publik dari Indonesia Justice Monitor (IJM) Rizqi Awal menilai, biaya sistem politik demokrasi yang cukup besar atau mahal membuat pengaruh kekuasaan oligarki tidak terhindarkan.
“Anggaran yang dibutuhkan bukan sekadar pengadaan pemilunya saja, tapi partisipasi calon anggota legislatif dan partai untuk ikut pemilunya itu cukup besar. Yang menyediakan dana siapa? Ya oligarki, orang-orang kaya itu,” katanya dalam Kabar Petang: Demokrasi Akar Krisis Bangsa? di kanal YouTube Khilafah News, Ahad (17/8/2025).
Menurutnya, mahalnya biaya politik membuat calon legislatif dan partai sejak awal bergantung pada modal besar dari oligarki. “Ketika mereka (calon-calon pilihannya) terpilih mau enggak mau oligarki itu akan menagih janji apa yang dinyatakan oleh masing-masing calon itu dan meminta untuk memuluskan beberapa proyek atau undang-undang yang diharapkan,” ujar Rizqi
Bukti adanya pengaruh oligarki, sebut Rizqi, bisa dilihat dalam praktik perizinan bisnis, terutama di sektor sumber daya alam.
Ia menyinggung kasus pertambangan di Raja Ampat, Morowali, hingga Halmahera yang menunjukkan kongkalikong antara pejabat dan pengusaha besar.
“Maka wajar oligark untuk mendapatkan banyak harta, banyak hasil. Mereka butuh juga memuluskan banyak hal dengan cara sogok sana, sogok sini dan dengan uang mereka berkuasa,” jelasnya.
Selain itu, Rizqi menyebut kebijakan perpajakan juga menjadi bukti keberpihakan negara kepada oligarki. Rakyat kecil dipaksa membayar pajak hingga ke tingkat kecil, sementara pengusaha besar yang mengemplang pajak justru diberi pengampunan.
“Rakyat kecil itu diperas dalam terkait pajaknya. Sementara orang-orang besar ketika dia ngemplang pajak ada pengampunan pajak, yang itu angkanya enggak sedikit dan relatif sangat dipermudah,” tegasnya.
Ia menambahkan, praktik kongkalikong juga terlihat dalam tender proyek dan bisnis strategis.
Rizqi mencontohkan dugaan keterlibatan mantan Gubernur Jawa Barat dalam kasus Bank Jawa Barat (BJB) hingga pengelolaan kuota haji yang melibatkan travel nakal bekerja sama dengan pejabat.
“Artinya, ya keuntungan itu balik lagi kepada pejabat dan juga para oligarki,” katanya.
Solusi Islam Kaffah
Menjawab pertanyaan soal solusi, Rizqi pun menegaskan, penerapan syariah Islam secara kaffah adalah jalan satu-satunya untuk menghentikan cengkeraman oligarki.
“Iya, bukan realistis lagi. Ini (solusi syariah Islam kaffah) sesuatu yang harus dilakukan. Dan ini satu-satunya cara menurut saya, jalan terakhir dan jalan satu-satunya berarti tidak ada jalan yang lain,” tegasnya.
Namun, ia mengingatkan, tantangan terbesarnya adalah praktik kongkalikong yang terus berlangsung, sementara rakyat masih diam. Karena itu, Rizqi mendorong munculnya kesadaran publik.
“Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana rakyat ini sadar di tengah-tengah kondisi kezaliman-kezaliman yang ada hari ini,” tekannya.
Menurutnya, permasalahan ini harus menjadi perlawanan baik itu opini maupun tindakan-tindakan nyata yang dilakukan masyarakat untuk bisa memutus mata rantai kepercayaan umat kepada penguasa-penguasa dan pejabat-pejabat korup tadi.
“Agar kekayaan (SDA) ini, kesejahteraan ini, dan keadilan ekonomi ini timbul bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.[] Muhar
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat