MediaUmat.info – Pengamat Sosial dari Indonesia Justice Monitor (IJM) Rizqi Awal menyampaikan kekhawatirannya atas potensi lepasnya Aceh, Maluku, dan Papua dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia jika ketidakadilan di ketiga wilayah tersebut terus dibiarkan.
“Nah, apakah memungkinkan ke depan ketiga wilayah ini bisa berpisah dari pangkuan Republik Indonesia? Bisa saja ketika terjadi antara dukungan diaspora dan juga diplomasi luar negeri itu sejalan dengan apa (ketidakadilan) yang terjadi di tiga kawasan ini,” katanya dalam Kabar Petang: Saat Separatis Nantang Indonesia, Selasa (29/4/2025) di kanal YouTube Khilafah News.
Pernyataan tersebut merespons viralnya aksi tiga orang perwakilan dari ketiga daerah yang mengangkat poster bertuliskan “Free Aceh”, “Free Maluku”, dan “Free Papua” dalam forum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) ke-24 pada Senin (21/4/2025)
Menurutnya, keselarasan antara dukungan luar negeri dan kondisi dalam negeri yang sarat ketidakadilan dapat memperkuat peluang terjadinya pemisahan wilayah.
“Ketika ketidakadilan ekonomi terlihat, ketidakadilan hukum terjadi, dan juga ketidakadilan pemerataan pendidikan dan sosial itu terlihat, sehingga itu akan sangat memicu sekali keberadaan dan lolosnya tiga wilayah itu untuk melepaskan dari pangkuan Republik Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rizqi mengkritik pendekatan pemerintah yang dinilai belum menyentuh akar persoalan secara menyeluruh, terutama terkait kesejahteraan.
“Jadi kalau disebut apakah sudah melakukan faktor kesejahteraan, maka kita bisa melihat by data, masih banyak di wilayah 3 ini terjadinya tingkat kemiskinan yang cukup besar di Maluku, Papua dan juga Aceh. Itu yang yang pertama,” sebutnya.
Yang kedua, menurutnya, harga-harga kebutuhan pokok di ketiga wilayah tersebut tidak stabil.
“Tidak seperti halnya di wilayah Jawa atau pun Sumatera sebagian, atau Kalimantan yang membuat harga relatif bisa terjangkau oleh masyarakat sehingga keinginan untuk merdeka itu tidak terpikirkan,” ungkapnya.
Rizqi juga menyoroti kesenjangan di sektor pendidikan dan sosial, yang tetap mencolok meskipun pemerintah telah menggulirkan program makanan bergizi gratis (MBG).
“Yang dapat makanan itu adalah mereka yang bersekolah. Tapi yang bagaimana mereka yang tidak bersekolah? Itu tentu akan berpikir ada ketidakadilan pendidikan, ketidakadilan ekonomi atau ketimpangan pendidikan ekonomi yang terjadi,” tegasnya.
Ia pun menilai, fasilitas pendidikan di wilayah-wilayah tersebut belum merata.
“Tidak semua fasilitas pendidikan di semua daerah itu merata ya. Bisa dicek sendiri apakah memang betul misalnya di tahapan sekolah dasar negeri di berbagai tempat antara Maluku dan Papua itu sudah terjangkau dan juga bisa full fasilitasnya dibandingkan dengan kawasan-kawasan yang urban lainnya. Itu tentu tidak terjadi,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Rizqi menyampaikan peringatan serius bahwa jika situasi ini tidak segera dibenahi, maka kemungkinan disintegrasi akan semakin terbuka.
“Indonesia bisa saja kembali seperti negara Indonesia Serikat di masa lalu, yakni menjadi negara perserikatan berbasis wilayah-wilayah yang memiliki otonomi khusus, sebagaimana sistem negara federal di Amerika Serikat,” tandasnya.[] Muhar
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat