HT Malaysia: Dua Musibah Kaum Muslimin, Penguasa dan Sistem yang Korup
MediaUmat – Gelombang demonstrasi besar yang mengguncang ibu kota Malaysia pada 26 Juli 2025 memunculkan kembali pertanyaan fundamental tentang akar permasalahan yang menimpa negeri ini. Ribuan demonstran menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Anwar Ibrahim, menyuarakan kekecewaan terhadap janji reformasi yang gagal ditepati serta kebijakan ekonomi yang membebani rakyat, mulai dari kenaikan pajak, tarif listrik, hingga harga kebutuhan pokok.
Namun bagi Hizbut Tahrir di Malaysia, pergantian pemimpin semata tidak cukup. Juru Bicara Resmi Hizbut Tahrir di Malaysia, Abdul Hakim Othman, menegaskan bahwa musibah yang menimpa umat bukan hanya terletak pada penguasanya, tetapi juga pada sistem demokrasi yang melahirkannya.
“Ini adalah bencana ganda: penguasa yang korup dan sistem yang korup. Keduanya harus diganti secara bersamaan,” kata Abdul Hakim dalam siaran pers resmi. Menurutnya, protes terhadap Anwar Ibrahim merupakan luapan kemarahan yang sah, tetapi tetap terjebak dalam narasi sempit yang tidak menyentuh akar masalah.
Ia menyoroti bahwa meskipun Anwar mengusung citra anti-korupsi, kebijakan dan tindakannya justru menunjukkan sebaliknya. “Janji pemberantasan korupsi bertolak belakang dengan perlindungan terhadap individu-individu korup, ditambah lawatan luar negeri yang mahal namun tak membawa hasil nyata,” ungkapnya.
Meski oposisi memanfaatkan momentum dengan menyelenggarakan aksi protes, Abdul Hakim menilai bahwa mereka gagal menawarkan alternatif sistemik yang layak. “Selama yang digugat hanya individu, bukan sistem yang menaunginya, pergantian pemimpin takkan membawa perubahan hakiki,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sejak kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia telah dipimpin oleh sepuluh Perdana Menteri dari berbagai koalisi politik. Namun, kondisi rakyat tetap jauh dari kesejahteraan yang dijanjikan. “Dari Barisan Nasional ke Pakatan Harapan, dari Mahathir hingga kini, yang tetap abadi adalah sistem demokrasi sekuler warisan penjajah,” ujar Abdul Hakim.
Lebih jauh, ia mengaitkan pola kegagalan sistemik ini dengan kondisi serupa di dunia Islam lainnya. “Lihat Tunisia, Mesir, Yaman, Libya — semua menggulingkan penguasa mereka, namun sistem yang korup tetap utuh. Penderitaan rakyat terus berlanjut,” jelasnya.
Hizbut Tahrir, kata Abdul Hakim, mengingatkan umat untuk tidak jatuh ke dalam lubang yang sama berulang kali. “Demokrasi bukan solusi, ia adalah alat penjajahan gaya baru yang menjauhkan Islam dari kehidupan publik. Sudah terbukti bahwa sistem ini tidak dirancang untuk menerapkan Islam, tetapi justru mencegahnya,” ujarnya.
Ia menyimpulkan bahwa demokrasi secara sistemik akan terus melahirkan penguasa yang menjaga status quo. “Sebagaimana komunisme melahirkan penguasa komunis, demokrasi melahirkan penguasa yang tunduk pada kepentingan sekuler dan kapitalisme global,” katanya.
Sebagai solusi, Hizbut Tahrir menyerukan penggantian total sistem pemerintahan saat ini. “Islam telah menetapkan bentuk sistem pemerintahan yang sah: Khilafah. Hanya dengan Khilafah dan kepemimpinan Khalifah, umat Islam akan lepas dari lingkaran penderitaan ini,” tegas Abdul Hakim.
Ia menutup seruannya dengan ajakan kepada umat untuk bersatu dalam perjuangan politik Islam yang menyeluruh. “Kami menyerukan kepada umat agar tidak hanya menolak individu yang berkuasa, tetapi juga sistem kufur demokrasi itu sendiri, dan berjuang bersama Hizbut Tahrir untuk menegakkan kembali Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah,” pungkasnya. []AF
Sumber : hizb-ut-tahrir.info
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
