Hizbut Tahrir Bangladesh: Pemerintah Transisi Yunus Jalankan Proyek Neo-Kolonial Amerika
MediaUmat – Hizbut Tahrir Bangladesh menyatakan pemerintah transisi yang dipimpin Dr. Muhammad Yunus menjalankan proyek-proyek neo-kolonial yang menguntungkan Amerika Serikat dan merugikan kepentingan rakyat Bangladesh. Pernyataan ini disampaikan oleh Reesat Ahmad, juru bicara Hizbut Tahrir Bangladesh, menyusul meningkatnya ketegangan antara pemerintah dan militer Bangladesh terkait kebijakan luar negeri dan ekonomi nasional.
“Baik pemerintah transisi saat ini maupun pemerintahan terpilih di masa depan telah menunjukkan kecenderungan untuk tunduk pada agenda kolonial Amerika. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat dan kedaulatan negara,” ujar Reesat Ahmad dalam pernyataan resminya kepada media, Sabtu (7/6).
Ketegangan politik mencuat sejak militer secara terbuka menolak sejumlah kebijakan pemerintah transisi, termasuk usulan pembukaan koridor kemanusiaan ke Negara Bagian Rakhine di Myanmar. Koridor tersebut dinilai kontroversial karena melibatkan wilayah sensitif yang menjadi tempat tinggal komunitas Muslim Rohingya yang terusir. Kepala militer Letnan Jenderal Kamaruzzaman juga menyuarakan kekhawatiran terhadap rencana pengelolaan asing atas Pelabuhan Chittagong dan peluncuran layanan internet satelit Starlink oleh perusahaan Amerika milik Elon Musk.
Menurut Reesat, pemerintah transisi seharusnya melindungi kepentingan nasional, bukan membuka jalan bagi kekuatan asing. “Kebijakan membuka pelabuhan untuk pengelolaan asing, memperkenalkan proyek Starlink, serta intervensi di Rakhine, semuanya mencerminkan kepatuhan pada kepentingan Amerika. Ini membahayakan kedaulatan dan merendahkan harga diri rakyat Bangladesh,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa rakyat Bangladesh tidak akan menerima pemimpin atau partai yang bersekutu dengan kekuatan penjajah asing seperti Amerika dan India. Hizbut Tahrir menyatakan bahwa pemerintah—baik transisi maupun terpilih—hanya sah jika bekerja untuk dan atas nama rakyat, bukan melawan mereka.
Pernyataan tersebut menutup dengan seruan kepada rakyat Bangladesh untuk menolak segala bentuk penjajahan modern dan memperjuangkan kebangkitan Islam politik melalui sistem pemerintahan alternatif yang disebut Khilafah. []AF
Sumber : https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/news-comment/103040.html
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
