MediaUmat –  Hizbut Tahrir (HT) Australia mengeluarkan pernyataan keras menanggapi rencana Pemerintah Federal Australia yang berniat memperkenalkan kerangka hukum baru untuk melarang organisasi yang dianggap menyebarkan “ujaran kebencian,” meski tidak memenuhi kriteria organisasi teroris.

Dalam siaran pers yang dirilis baru-baru ini, HT Australia menuduh pemerintah telah tunduk pada tekanan kelompok pro-Zionis pasca-tragedi Bondi. Mereka menilai langkah pemerintah tersebut merupakan upaya untuk mengkriminalisasi aktivisme Muslim dan membungkam dukungan terhadap Palestina.

Respons Terhadap Rencana Lima Poin Perdana Menteri

Ketegangan ini bermula dari pengumuman Perdana Menteri pada 18 Desember 2025 mengenai “rencana lima poin” untuk memerangi antisemitisme. Salah satu poin krusial dalam rencana tersebut adalah pengembangan rezim pencantuman organisasi baru yang menargetkan pemimpin atau kelompok yang dianggap mempromosikan kebencian rasial atau kekerasan.

Menteri Dalam Negeri Australia kemudian mempertegas rencana tersebut pada 22 Desember 2025. Ia menyatakan perlunya undang-undang yang mampu menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini beroperasi di “ambang batas” hukum tanpa secara langsung terlibat dalam tindakan terorisme fisik.

“Perilaku mereka harus tidak dapat diterima, perilaku mereka harus melanggar hukum,” ujar Menteri Dalam Negeri dalam kutipan yang dirilis oleh HT.

Tudingan “Sistem Hukum Dua Tingkat”

Hizbut Tahrir menyatakan bahwa segala aktivitas yang mereka lakukan selama ini sepenuhnya legal di bawah hukum Australia yang berlaku saat ini. Mereka berargumen bahwa upaya menciptakan kategori hukum baru ini adalah bentuk diskriminasi yang menciptakan “sistem hukum dua tingkat.”

“Meskipun tidak ada dasar hukum (saat ini) untuk melarang Hizb ut Tahrir, Australia kini berupaya menciptakan kerangka hukum baru yang secara khusus menargetkan komunitas Muslim,” tulis pernyataan resmi Kantor Media HT Australia.

Kaitan dengan Aktivisme Palestina

Kelompok tersebut juga mengklaim bahwa narasi pemerintah sengaja mengaitkan tragedi Bondi dengan “radikalisme Islam” untuk menciptakan opini publik yang mendukung pelarangan aktivitas pro-Palestina secara lebih luas. Menurut HT, hal ini merupakan bagian dari agenda jangka panjang kelompok pro-Zionis di Australia untuk mematikan perlawanan politik terhadap kebijakan luar negeri tertentu.

HT Australia menegaskan bahwa alasan pemerintah bertumpu pada “kebohongan serta stereotip rasis dan Islamofobia.” Mereka menyatakan akan terus menentang rencana regulasi ini dan berjanji akan merilis pernyataan lanjutan dalam waktu dekat.[]

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat