MediaUmat – Pengamat Politik HILMI (Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia) Dr. Riyan menilai pemerintah gagal mengantisipasi bencana besar di Aceh, Sumut, hingga Sumbar akibat abai pada kerusakan lingkungan dan peringatan BMKG, sehingga dalih cuaca ekstrem tak dapat dijadikan tameng atas ketidaksiapannya.
“Kita harus jujur bahwa bencana ini tidak bisa terus-menerus disalahkan pada cuaca ekstrem. Kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan alih fungsi hutan jauh lebih menentukan, dan para pejabat tidak boleh bersembunyi di balik dalih cuaca untuk menutupi tanggung jawab,” ujarnya dalam Kabar Petang: “Gak Ada! Di Sini Kosong Pak!” Bahlil Diskakmat Warga Saat Sebut Stok BBM di Sumut Cukup, Sabtu (6/12/2025) di kanal YouTube Khilafah News.
Peringatan dini BMKG yang seharusnya menjadi dasar mitigasi, kata Dr. Riyan, justru diabaikan pemerintah.
“Seharusnya ini bisa diantisipasi karena BMKG sudah memberi peringatan sebelumnya, tetapi faktanya tidak ada kesiapan memadai,” ujarnya menyesalkan.
Ia menilai pernyataan Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang sempat menyebut kondisi ‘tidak seseram di media sosial’ menjadi bukti gamblang minimnya kesiapan pemerintah menghadapi krisis.
Menurutnya, ketidakmampuan pemerintah terlihat semakin jelas ketika infrastruktur dasar justru kolaps di saat bencana mencapai puncaknya. Banyak wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terisolasi total hingga berhari-hari, kondisi yang disebut warga setempat lebih buruk dibanding tsunami 2004.
Riyan menyebut, “Kata-kata ‘tidak menyangka’ dari pejabat itu menunjukkan ketidaksiapan sebenarnya dalam mengantisipasi situasi tersebut.”
Selain itu, kata Riyan, kegagapan pemerintah juga dipicu oleh rapuhnya ketahanan energi nasional. Ketergantungan impor dan dominasi mafia migas membuat distribusi BBM sulit stabil bahkan dalam kondisi normal.
“BBM sebagai milik publik semestinya dikelola negara, tetapi karena dikuasai segelintir pengusaha, ketahanan energi kita sangat rapuh—stok hanya bertahan beberapa bulan dan pemerintah terbukti tidak siap saat terjadi krisis maupun bencana,” kritiknya.
Menurutnya, akar persoalan ada pada ketiadaan visi jangka panjang negara dalam mengelola sumber daya alam. Riyan menegaskan perlunya pengelolaan energi yang berpihak pada rakyat, bukan oligarki.
“Kedaulatan energi hanya bisa dicapai jika kita menjadikan Islam sebagai asas pengaturan kehidupan, agar pengelolaan energi benar-benar berpihak pada rakyat dan keberanian untuk tidak lagi bergantung pada sistem kapitalistik yang selama ini justru menyengsarakan rakyat,” tandasnya.[] Muhammad Ikbal
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat