MediaUmat – Pengamat Hubungan Internasional Hasbi Aswar, Ph.D. menegaskan, pergantian rezim melalui pemilu di Israel tidak akan mengubah sikap politik negara tersebut menjadi pro Palestina.
“Jadi, tidak akan mungkin ada rezim Israel yang akan pro Palestina dan kemudian akan simpati kepada aspirasi-aspirasi warga Palestina,” ungkapnya dalam Fokus: Pemilu Israel dan Masa Depan Palestina, Ahad (1/11/2026) di kanal YouTube UIY Official.
Menurutnya, siapa pun pemimpin yang terpilih akan tetap mempertahankan kepentingan mendasar Israel yang sejak awal dibangun di atas penjajahan terhadap rakyat Palestina. Israel merupakan entitas politik kolonial yang dibangun untuk mempertahankan dominasi warga Yahudi imigran di tanah Palestina. Karena itu, konstitusi dan berbagai peraturan yang dibentuk Israel diarahkan untuk menjamin keberlangsungan dominasi tersebut.
“Konstitusi yang mereka bangun, berbagai peraturan yang mereka bangun pasti akan selalu mereka upayakan untuk memastikan eksistensi dari para imigran tersebut itu bisa tetap dominan di Palestina,” jelasnya.
Hasbi menambahkan, fondasi politik Israel juga bertumpu pada superioritas warga Yahudi dan pemberian perlakuan istimewa kepada mereka. Konsekuensinya, rakyat Palestina akan terus mengalami peminggiran selama prinsip-prinsip mendasar tersebut tetap dipertahankan oleh rezim yang berkuasa.
“Siapa pun yang akan terpilih dalam pemilu atau siapa pun yang terlibat dalam pemilu itu pasti akan didesain untuk tidak mengancam hal-hal yang sifatnya sudah fundamental bagi Israel, yakni entitas negara Israel, superioritas dari warga-warga Yahudi di sana, dan kemudian perlakuan yang istimewa kepada warga-warga Yahudi,” paparnya.
Oleh karena itu, menurut Hasbi, harapan bahwa pergantian pemimpin Israel melalui pemilu akan membawa perubahan yang menguntungkan Palestina merupakan anggapan yang keliru. Sebab, kepentingan Israel dan kemerdekaan Palestina ditempatkan dalam pertentangan yang mendasar.
“Kalau misalnya ada yang berharap nanti kalau ada pemilu Israel kemudian terpilih yang lebih pro Palestina, kemudian Palestina akan lebih baik, itu tidak mungkin. Karena kalau Palestina akan lebih baik, maka yang akan terpuruk pasti Israel,” tegasnya.
Ia menilai, pertentangan tersebut merupakan pola politik zero-sum game, yakni kondisi ketika keuntungan satu pihak dianggap sebagai kerugian pihak lainnya. Selama Israel tetap berkeinginan menempatkan Palestina di bawah kekuasaannya, pergantian pemimpin tidak akan mengubah watak politik penjajahannya.
“Dari dulu sampai sekarang Israel ingin Palestina itu di bawah kekuasaan dia,” ujarnya.
Kepentingan AS
Ia juga menjelaskan, posisi Israel di Timur Tengah memiliki arti strategis bagi kepentingan Amerika Serikat. Sejak awal, Israel dipandang sebagai entitas politik yang dapat membantu menjaga pengaruh dan kepentingan negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat, di kawasan tersebut.
“Dalam konteks politik regional Israel, sejak dulu Inggris kemudian Amerika Serikat, Israel itu dianggap sebagai rezim politik atau entitas politik yang sangat menguntungkan kepentingan negara-negara besar sebenarnya, khususnya Amerika Serikat,” jelasanya.
“Amerika itu memberikan bantuan terbesar kepada Israel di atas negara-negara yang lain. Kemudian memberikan bantuan militer dan seterusnya. Dengan berbagai bantuan tersebut, Israel tumbuh menjadi sebuah rezim yang sangat kuat secara militer, kekuatan intelijen yang luar biasa,” imbuhnya.
Menurut Hasbi, kekuatan militer dan intelijen Israel menjadikannya mitra penting bagi Amerika Serikat dalam mengamankan kepentingannya di Timur Tengah. Karena itu, pergantian pemerintahan melalui pemilu Israel tidak akan mengubah hubungan strategis kedua negara. Sebaliknya, siapa pun yang memimpin Israel akan tetap mempertahankan Amerika Serikat sebagai sekutu utamanya.
“Siapa pun yang terpilih dalam pemilu Israel itu tidak akan mempengaruhi sikap Amerika Serikat terhadap Israel. Bahkan Amerika Serikat akan selalu memastikan dan mengupayakan bahwa siapa pun rezim yang memimpin di Israel akan selalu men-support kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di kawasan,” jelasnya.
Ia juga menilai, strategi Amerika Serikat untuk mengamankan posisi Israel di kawasan dilakukan melalui normalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab dan negara Muslim. Proses tersebut semakin terlihat setelah penandatanganan Abraham Accords pada 2020 yang melibatkan Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, kemudian diikuti normalisasi dengan Maroko.
“Saat ini pasca-Abraham Accord 2020, Amerika Serikat perlahan-lahan membantu Israel dalam konteks politik regional untuk mengamankan posisi Israel melalui normalisasi Israel dengan negara-negara Arab. Ada Bahrain, Uni Emirat Arab, di Afrika ada Maroko dan seterusnya. Saat ini sebenarnya ada Arab Saudi, dan Indonesia juga digadang-gadang atau dicalonkan untuk menjadi negara Muslim selanjutnya yang akan normalisasi,” paparnya.
Hasbi menambahkan, pentingnya Israel bagi Amerika Serikat tidak terlepas dari posisi geografis dan geopolitik Timur Tengah yang menjadi arena persaingan kekuatan global. Kawasan tersebut berada di antara sejumlah kekuatan besar dunia, seperti Rusia, Eropa, dan Cina, sekaligus memiliki arti penting dalam sejarah dan perkembangan peradaban Islam.
“Amerika Serikat butuh koalisi yang paling dipercaya untuk bisa membantu dia menjadi mata dan telinga Amerika Serikat di Timur Tengah, dan itu adalah Israel,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menilai, kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah juga berkaitan dengan kekhawatiran terhadap perubahan politik kawasan yang dapat mengganggu pengaruhnya. Terlebih, terdapat berbagai gerakan politik Islam yang memiliki aspirasi untuk mengambil kembali kekuasaan di kawasan tersebut.
Medan Tempur Global
Hasbi juga menyebut Timur Tengah sebagai medan tempur global. “Timur Tengah itu adalah medan tempur global sebenarnya. Pertarungan antarnegara-negara besar. Ada Rusia saat ini, ada Cina juga yang punya kepentingan besar, Eropa juga punya kepentingan besar. Sehingga Amerika butuh Israel untuk selalu dijaga dan diamankan,” katanya.
Dalam konfigurasi tersebut, Hasbi memandang, pergantian perdana menteri Israel tidak akan mengubah arah utama kebijakan luar negeri negara itu terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan kepentingannya. Karena itu, konflik dengan Iran, Hizbullah, Houthi, dan kelompok perlawanan Palestina diperkirakan tetap menjadi bagian dari dinamika politik regional.
“Ke depan, dalam konteks politik luar negeri, Israel akan selalu menjadikan Houthi sebagai musuhnya, Iran akan selalu menjadi musuhnya, Palestina, para pejuang Palestina akan selalu menjadi musuhnya, Hizbullah akan selalu menjadi musuhnya. Sehingga peperangan regional antara Israel dan musuh-musuhnya ini tidak akan pernah selesai, siapa pun yang memimpin,” tegasnya.
Ia menegaskan, persoalan utama konflik Israel-Palestina bukan terletak pada sosok pemimpin atau rezim yang berkuasa di Israel, melainkan pada eksistensi Israel yang mengambil alih tanah Palestina. Hal itulah yang menjadi dasar penolakan kelompok-kelompok perlawanan terhadap Israel.
“Karena mereka melihat Israel ini bukan siapa yang memimpin, tapi eksistensinya yang mengambil alih tanah Palestina sebenarnya. Itu yang menjadi problem utamanya,” ungkapnya.
Hasbi juga menjelaskan, persoalan pengungsian rakyat Palestina sejak peristiwa Nakba 1948 hingga kondisi saat ini menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan penguasaan tanah dan pengusiran penduduk Palestina. Karena itu, pergantian pemimpin Israel tidak serta-merta menghilangkan persoalan mendasar tersebut.
“Jadi Israel tidak akan pernah bisa aman, tidak akan pernah bisa nyaman, siapa pun pemimpinnya,” pungkasnya.[] Lukman Indra Bayu
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat