Harga Kebutuhan Pokok Meroket, Aspek Indonesia: Pemerintah Harus Serius Bekerja
Mediaumat.info – Terkait kondisi harga kebutuhan pokok masyarakat yang semakin meroket akhir-akhir ini, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengingatkan pemerintah agar serius dalam bekerja.
“Mengingatkan pemerintah Joko Widodo di ujung masa tugas sebagai Presiden Republik Indonesia agar fokus serius dan sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat,” ujarnya dalam pers rilis yang diterima media-umat.info, Senin (26/2/2024).
Dengan kata lain, ia mendesak pemerintahan Jokowi untuk segera menurunkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat berikut tidak pula menaikkan tarif dasar listrik, yang rencananya bakal dilakukan mulai 1 Maret 2024.
Bukan tanpa alasan, lanjut Mirah, kondisi perekonomian masyarakat saat ini semakin sulit, yang tentunya akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat.
Ditambah, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia dan sangat kecilnya kenaikan upah minimum provinsi tahun 2024, yang tentu juga bakal semakin mempersulit masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Yang masih bekerja saja akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi para korban PHK yang tentunya sangat terdampak,” tegasnya.
Sebelumnya, kata Mirah, Aspek Indonesia mempertanyakan komitmen pemerintah dalam hal pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat yang semakin tinggi. Di antaranya harga beras naik hingga 20 persen dari kisaran Rp14 ribu menjadi sekitar Rp18 ribu per kg.
Tak hanya beras yang tercatat tertinggi semasa pemerintahan Jokowi, harga telur ayam juga mengalami kenaikan hingga menjadi Rp32 ribu per kg.
Padahal, kata Mirah, biasanya harga telur ayam di bawah Rp25 ribu per kg. “Bahkan harga cabai sempat menembus angka seratus ribu rupiah per kilogram,” imbuhnya.
Artinya, pungkas Mirah, dari berbagai kenaikan harga ini, menjadikan rakyat Indonesia benar-benar ‘menjerit’ di tengah kebijakan pemerintah yang tidak lagi mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. [] Zainul Krian
