Kuasa Usaha Ad Interim Amerika Serikat di Dhaka, Tracy Ann Jacobson, mengadakan pertemuan dengan Profesor Ali Riaz, Wakil Ketua Komisi Konsensus Nasional, untuk menanyakan tentang inisiatif reformasi yang sedang berlangsung dan perkembangannya. Jacobson dan para wakilnya telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan perwakilan partai-partai politik besar. Semua itu merupakan bagian dari komitmen Amerika untuk “mempromosikan demokrasi” di Bangladesh, kami mengamati seringnya pertemuan dan pernyataan dari Kedutaan Besar Amerika di Dhaka, dan Departemen Luar Negerinya yang mendesak reformasi tata kelola pemerintahan.

Tidak diragukan lagi bahwa dorongan Amerika untuk reformasi dan apa yang disebut “akuntabilitas demokratis” tidak ditujukan untuk kebaikan negeri kita. Sepanjang sejarah, Amerika yang neo-imperialis selalu mendukung para diktator demi kepentingannya sendiri, sembari mengadvokasi “demokrasi” dan “hak asasi manusia”. Amerika memprioritaskan kepentingan strategis dan kepentingan yang saling bersaing (seperti “Strategi Indo-Pasifik” yang menjadi landasan kebijakan luar negeri Amerika) daripada mempromosikan nilai-nilai demokrasi atau hak asasi manusia di kawasan ini. Kita menyaksikan standar ganda ini dalam kebijakan Amerika ketika Amerika mempertahankan hubungan diplomatik dan strategis dengan pemerintahan otoriter Hasina demi kepentingan geopolitiknya, di saat yang sama, Amerika memberlakukan pembatasan visa “simbolis” kepada pejabat keamanan Bangladesh tertentu yang terlibat dalam hak asasi manusia.

Politik demokrasi Barat berakar kuat pada taktik penipuan semacam ini. Di balik topeng demokrasi dan hak asasi manusia, Amerika selalu menyembunyikan kelicikannya, dan mengintervensi politik negara lain untuk memperluas kendalinya. Jadi, follow up Amerika yang sering terjadi atas ‘pertunjukan badut’ politik yang disamarkan sebagai ‘reformasi’ tidak lain adalah untuk menggunakan pengaruh ekonomi, politik, dan budaya guna mendominasi Bangladesh.[]