MediaUmat – Aksi sepihak pemerintahan Donald Trump yang menginvasi Venezuela serta melakukan penangkapan terhadap Presiden Nicolas Maduro Moros, menurut Analis Politik dari Forum of Contemporary Ummah Studies (FoCUS) Iwan Januar, semestinya bisa memberikan pelajaran betapa dunia saat ini membutuhkan kekuasaan seimbang untuk melawan arogansi Amerika Serikat (AS).
“Dunia membutuhkan kekuatan seimbang untuk melawan arogansi Amerika,” ujarnya kepada media-umat.com, Ahad (4/1/2026).
Adalah Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah, konsep sistem pemerintahan Islam yang mengikuti pola kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin, yang ditandai dengan keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan penegakan syariat Islam secara menyeluruh, yang menurutnya, bisa menghentikan arogansi AS.
Iwan melihat, invasi yang disertai penangkapan seorang presiden tersebut sebagai peragaan koboi brutal AS. “Invasi Amerika ke Venezuela dan penangkapan Presiden Maduro adalah peragaan koboi brutal,” tandasnya.
Ironi
Namun, menjadi ironi ketika tak ada bentuk perlawanan efektif, termasuk dari PBB yang notabene memiliki beberapa tujuan utama yang tertuang dalam Piagam PBB, di antaranya menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
Memang, PBB tidak diam sepenuhnya. Namun sebagaimana pula tertuang dalam Piagam PBB, terdapat ketentuan yang membatasi kemampuan organisasi untuk mengintervensi urusan internal suatu negara berdaulat tanpa mandat Dewan Keamanan yang jelas, yang sering kali terhalang oleh veto dari anggota tetap seperti Rusia dan Cina, yang cenderung mendukung pemerintah Venezuela.
Sebaliknya, meskipun PBB memiliki kerangka kerja yang kuat, efektivitasnya dalam mencegah serangan sepihak, seperti yang dilakukan AS terhadap Venezuela, bisa dipastikan terhalang oleh penggunaan hak veto anggota tetap DK PBB, dalam hal ini AS salah satunya.
Dilansir metrotvnews.com (5/1), tanpa bukti konkret, Trump sebelumnya menuduh Maduro telah ‘mengosongkan penjara dan rumah sakit jiwa’, serta memaksa penghuninya untuk bermigrasi ke AS. Celakanya, tuduhan ini memperkuat narasi Trump bahwa pemerintahan Venezuela merupakan sumber gangguan keamanan dan sosial di dalam negeri AS.
Di saat yang sama, Trump menjadikan perang terhadap narkotika sebagai pilar utama kebijakan luar negeri dan dalam negerinya, terutama yang berkaitan dengan fentanil (mirip morfin tetapi 50 hingga 100 kali lebih kuat) dan kokain. Dalam narasi tersebut, Venezuela disebut sebagai bagian dari jalur distribusi narkoba dan jaringan kriminal internasional.
Kemudian, Trump juga secara resmi menetapkan dua kelompok kriminal asal Venezuela—Tren de Aragua dan Cartel de los Soles—sebagai Foreign Terrorist Organisations (FTO). Trump menuduh Cartel de los Soles berada di bawah kendali langsung Maduro.
Namun, banyak analis menilai bahwa Cartel de los Soles tidak memiliki struktur organisasi yang hierarkis dan lebih merupakan istilah luas untuk menyebut pejabat-pejabat korup yang memungkinkan kokain melewati Venezuela.
Sementara, sebagai bagian dari strategi tekanan, Trump menggandakan jumlah hadiah untuk informasi yang dapat mengarah pada penangkapan Maduro sebesar USD50 juta. Ia juga mengumumkan niat untuk menetapkan seluruh pemerintahan Maduro sebagai FTO.
Namun Maduro membantah keras tuduhan tersebut dan menuduh AS menggunakan perang terhadap narkoba sebagai dalih untuk menggulingkannya dan merampas cadangan minyak Venezuela.
Artinya, kata Iwan lebih lanjut, dengan menggunakan narasi-narasi kebohongan, secara tidak langsung AS telah menjadikan negara-negara lain tidak benar-benar aman dari ancaman invasi. “Negara mana saja bisa diinvasi Amerika dengan kebohongan yang mereka buat,” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat