MediaUmat – Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB baru lalu yang sekadar mengecam genosida tetapi tidak mengecam Israel yang didukung Amerika Serikat sebagai pelakunya dinilai sebagai bentuk kelemahan terhadap penjahat dan tidak ada keseriusan untuk menghentikan kejahatannya.
“Ini menunjukkan sikap lemah terhadap penjahat dan menunjukkan tidak ada keseriusan untuk menghentikan kejahatan ini,” kritik Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi kepada media-umat.com, Jumat (26/9/2025).
Padahal, jelas Farid, mengecam pelaku utama genosida yakni entitas penjajah Yahudi (bukan hanya Netanyahu) dengan dukungan penuh Amerika Serikat sangat penting, untuk kemudian pelakunya dihukum dengan tegas.
Sayangnya, keluh Farid, pernyataan Prabowo itu sama saja dengan pernyataan negara-negara kolonial Barat yang hanya mengakui kejahatan mereka tapi tidak menghukum pelaku.
“Bicara perdamaian, tapi tidak menghukum penjahat yang telah menyebabkan genosida adalah omong kosong belaka,” tegas Farid.
Tidak Kecam PBB
Farid juga mengkritik Prabowo yang dalam pidato tersebut juga tidak mengecam kegagalan PBB untuk menghentikan genosida ini, padahal perkara ini adalah sangat penting. Mengingat kegagalan PBB ini bukan perkara kelemahan penerapan tapi merupakan kegagalan sistemik.
Karena sejak awal, sebut Farid, PBB memang didesain untuk mengontrol dunia oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II, dengan memberikan hak veto tetap pada lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang salah satunya adalah Amerika Serikat.
“Inilah kelamahan mendasar PBB, sehingga gagal melakukan tindakan nyata terhadap entitas penjajah Yahudi, karena diveto oleh Amerika Serikat,” tegasnya.
Legitimasi Keberadaan Penjajah
Solusi dua negara yang ditawarkan Prabowo, meskipun mensyaratkan pengakuan negara Palestina, menurut Farid, berarti melegitimasi keberadaan penjajah Yahudi. Padahal, secara prinsip bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang anti-penjajahan.
“Pernyatan bahwa akan menjamin ‘keamanan Israel’ sungguh menyakitkan. Padahal Israellah yang selama ini melakukan genosida,” ungkap Farid.
Apalagi, sebut Farid, sudah dipahami kalaupun ada pengakuan negara Palestina, tapi negara yang dimaksud adalah negara Palestina yang lemah, dengan melucuti persenjataan perang untuk perlawan (demiliterisasi). Sementara hal yang sama tidak ditujukan kepada Israel.
“Ini sama saja melemahkan bahkan mematikan perjuangan mengusir penjajahan yang dilakukan oleh Palestina,” beber Farid.
Bertentangan dengan Islam
Menurut Farid, pandangan Prabowo di atas jelas bertentangan dengan prinsip syariah Islam, yang seharusnya menjadi rujukan dari presiden dari negara yang mayoritas Muslim.
Dalam Islam, terang Farid, tidak ada hidup berdampingan dengan penjajah. Perintah dalam Islam mengusir penjajah.
“Seharusnya, Presiden menyerukan mobilisasi tentara negeri-negeri Islam bukan sebagai pasukan penjaga perdamaian yang berarti juga menjaga ekstensi penjajah Yahudi sebagai negara palsu, tapi pasukan perang untuk mengusir penjajah Yahudi dari bumi Palestina,” pungkasnya.[] Joko Prasetyo
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat