MediaUmat – Pernyataan tentang kawasan Timur Tengah kini lebih stabil, dinilai Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi, sebagai upaya menutupi fakta bahwa struktur politik di sana masih tetap di bawah kendali Amerika Serikat (AS).
“Narasi ‘stabilitas’ hanya cara untuk menutupi fakta bahwa struktur politik Timur Tengah tetap dikendalikan Amerika,” ujarnya kepada media-umat.com, Kamis (12/12/2025).
Tengoklah betapa konflik Palestina-Israel yang masih akut, konflik proksi Iran tetap aktif, dan di Suriah yang kini juga belum stabil, menurut Farid, menunjukkan bahwa stabilitas yang dinarasikan bukanlah stabilitas substantif melainkan stabilitas geopolitik yang menguntungkan AS.
“Atau dengan istilah lain, strategi AS lebih bertujuan mengamankan kepentingannya sendiri daripada menciptakan solusi struktural untuk stabilitas dan keadilan di Timur Tengah,” jelasnya.
Adalah dokumen Strategi Keamanan Nasional 2025 AS (National Security Strategy [NSS] of the United States of America 2025) yang diterbitkan pemerintahan Donald Trump pada 4 Desember 2025, telah menguak beberapa poin kebijakan pro AS atas kawasan Timur Tengah.
Di antaranya, AS bakal mengalihkan beban keamanan kepada mitra regional, fokus pada pembangunan perdamaian, termasuk dengan memperluas Kesepakatan Abraham (Abraham Accords) ke lebih banyak negara dan gencatan senjata di wilayah konflik.
Tak hanya itu, di saat upaya mengurangi keterlibatan militer secara langsung, AS terus memperluas kerja sama ekonomi di luar sektor minyak, serta menekankan stabilitas kawasan sebagai kepentingan strategis tetapi tanpa komitmen berlebihan.
Secara ringkas, di balik narasi ‘stabilitas’ yang dilontarkan, AS bakal tetap mempertahankan kendali substansial terutama dalam hal keamanan dan militer, serta kepentingan inti lain di Timur Tengah.
Tegasnya, kendati kini lebih mandiri berkat peningkatan produksi minyak mentah domestik yang didorong oleh revolusi minyak serpih (shale oil), AS tetap merasa harus memperhatikan kondisi di Teluk karena kawasan ini menyuplai energi ke Eropa dan Asia, yang notabene wilayah penting bagi kekuatan global yang dijalani AS.
Kata Farid, dengan menjaga jalur energi, sebutlah di Selat Hormuz dan Laut Merah yang harus tetap terbuka dan dapat dilayari, AS tidak hanya bisa memastikan pasar global tetap lancar, tetapi boleh jadi menghambat negara-negara lain menguasai kawasan melalui kontrol minyak.
Ditambah, AS juga bisa dengan mudah memastikan kawasan tidak menjadi tempat tumbuh atau penyebar apa yang mereka sebut teror, sehingga Israel pun tetap aman. “Ancaman (tersebut) harus ditangani secara ideologis dan militer, tanpa perang pembangunan negara yang sia-sia,” sebut Farid.
Untuk dipahami, terang Farid, dukungan AS terhadap Israel bukan hanya karena hubungan lama, tetapi juga karena posisi strategisnya bagi AS di kawasan tersebut. Di saat yang sama, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait pun sudah dikondisikan bergantung pada bantuan pertahanan AS, seperti radar, pangkalan udara, dan senjata canggih.
Alhasil, sebutnya, hubungan itu pun terkesan bersifat kuat karena tanpa bantuan AS, negara-negara ini akan sulit menghadapi ancaman dari luar (seperti Iran) atau tekanan dalam negeri. Oleh karena itu, AS perlu mempertahankan pangkalan besar seperti Al-Udeid di Qatar (pusat operasi udara utama AS di luar negeri) dan Naval Support Activity Bahrain (fasilitas fasilitas yang mendukung AS untuk merespons berbagai krisis dalam waktu singkat.
Dengan demikian, simpulnya, secara ideologis Strategi Keamanan Nasional 2025 yang dirilis AS merupakan kelanjutan proyek hegemoni Barat, yang sarat dengan upaya melestarikan rezim sekuler buatan kolonial, sekaligus menghalangi penyatuan politik dunia Islam, dan menormalisasi Israel yang selama ini dicap sebagai penjajah oleh dunia.
Maka terkait hal itu, Farid menyerukan kepada umat jika benar-benar ingin terbebas dari pengaruh kolonialisme dalam hal ini dominasi politik, ekonomi, militer, budaya, dan hukum Barat, umat wajib mengusir mereka dari negeri-negeri Muslim, serta menerapkan syariah Islam secara kaffah di bawah naungan Khilafah Islam ’ala Minhaj an-Nubuwwah.
“Terapkan syariah Islam dalam naungan Khilafah Islam ’ala Minhaj an-Nubuwwah,” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat