MediaUmat – Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi menegaskan, kaum Muslim tidak dapat lagi menggantungkan harapan pada model pendekatan yang dilakukan oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar.
“Karena itu adalah sangat jelas kaum Muslimin tidak bisa berharap dengan model-model pendekatan yang dilakukan oleh ASEAN,” ujarnya kepada media-umat.com, Kamis (11/6/2026).
Kritik ini mencuat merespons kunjungan Menlu RI ke Myanmar baru-baru ini, sekaligus menyoroti mandulnya Five-Point Consensus (Konsensus Lima Poin) yang disepakati sejak 24 April 2021. Konsensus pasca-kudeta militer tersebut dinilai gagal total karena penindasan terhadap umat Islam Rohingya terus berjalan tanpa henti.
Menurut Farid, kegagalan konsensus tersebut disebabkan oleh tidak adanya mekanisme pemaksaan (enforcement) seperti instrumen politik, hukum, atau militer. Akibatnya, junta militer Myanmar dengan mudah mengabaikan kesepakatan tersebut demi mempertahankan kekuasaan absolut.
Selain itu, prinsip non-interference (larangan mencampuri urusan dalam negeri) dalam Piagam ASEAN dinilai menjadi perisai bagi junta militer. Prinsip ini membuat ASEAN mandek dan enggan mengambil tindakan tegas yang menyentuh akar persoalan.
Pendekatan ASEAN selama ini juga dikritik keras karena hanya fokus pada isu permukaan seperti bantuan dan dialog, tanpa memasukkan nasib etnis Rohingya ke dalam konsensus. Farid menyamakan krisis Arakan (Myanmar) dengan Palestina, karena keduanya berakar dari warisan kolonialisme Inggris yang mencaplok wilayah Islam, hingga memicu pengusiran massal dan hilangnya kewarganegaraan warga Muslim di sana.
Desakan Kepemimpinan Politik Global
Melihat kegagalan sistemik tersebut, FIWS mendesak pemerintah Indonesia selaku negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia untuk mengambil peran konkret yang jauh lebih agresif di luar kerangka diplomasi ASEAN.
“Seharusnya Indonesia yang merupakan negeri mayoritas Islam dengan jumlah penduduk yang besar, dengan kekayaan alam yang luar biasa, bisa memimpin dunia Islam untuk kemudian membebaskan Muslim Rohingya yang saat sekarang ini dalam penindasan rezim Myanmar,” tegas Farid.
Ia menambahkan, pembebasan menyeluruh bagi umat Islam Rohingya tidak akan tercapai tanpa adanya konsolidasi kekuatan politik global yang melintasi batas-batas negara bangsa modern.
“Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan kekuatan politik secara global yang benar-benar berdasarkan ideologi Islam yang menyatukan kaum Muslimin, bukan hanya di Indonesia tapi juga Malaysia, Brunei,” lanjutnya.
Sebagai solusi fundamental atas krisis kemanusiaan di Myanmar dan belahan dunia Islam lainnya seperti Palestina, Farid menegaskan pentingnya mewujudkan kembali kepemimpinan politik global berdasarkan syariat.
“Karena itu apa yang disebut dengan aspirasi untuk mengembalikan Khilafah’ala Minhaj an-Nubuwwah yang itu merupakan kewajiban syariah, adalah sangat penting untuk membangun kekuatan politik global ini, bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan Myanmar atau Muslim Rohingya, tapi untuk menyelesaikan seluruh urusan-urusan kaum Muslimin termasuk Palestina,” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat