MediaUmat – Bergabungnya Indonesia dan negara-negara Arab lainnya dalam dewan perdamaian Trump menurut Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap umat Islam dan rakyat Palestina.
“Perlu ditegaskan bahwa bergabungnya Indonesia dan negara-negara Arab lainnya ini merupakan pengkhianatan terhadap umat Islam terutama rakyat Palestina. Sungguh merupakan kejahatan yang memalukan,” ujarnya kepada Media-umat.com, Jumat (23/1/2026)
Selama ini, kata Farid, tentara-tentara Arab termasuk Indonesia menolak mengerahkan tentara untuk membebaskan Palestina di bawah komando pasukan Muslim, tapi ini justru siap mengirim tentara Muslim untuk mendukung rencana Amerika dan Israel. “Ini jelas merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Allah, Rasul dan kaum Mukminin,” tegasnya.
Karena itu, kata Farid, pengiriman tentara kaum Muslim ke Gaza di bawah komando Amerika ini harus ditolak. “Mereka dikirim ke Gaza bukan untuk membebaskan tapi justru untuk mengamankan penjajahan Yahudi,” tandasnya.
*Untuk Kepentingan Penjajah*
Farid menilai bahwa dewan perdamaian Trump itu sesungguhnya adalah Dewan perang dan pendudukan. “Dewan ini dibentuk oleh Trump bukan untuk perdamaian, melainkan untuk mengokohkan entitas penjajah Yahudi. Demikian juga untuk melakukan demiliterisasi yaitu menghilangkan perlawanan dari umat Islam Palestina untuk membebaskan tanah Palestina,” ungkapnya.
Farid mengungkap bahwa dewan yang dibangun dan dibentuk oleh Donald Trump ini untuk kepentingan entitas penjajah Yahudi itu tampak dari tokoh kunci dari dewan ini yang sejak awal dikenal anti terhadap Palestina demikian juga pro terhadap Zionis Israel.
“Jared Kushner misalkan, menolak negara Palestina bahkan menyebutnya hadiah bagi terorisme,” ujarnya.
“Tony Blair dikenal sebagai pendukung perang terhadap dunia islam. Tony Blair bertanggung jawab bersama George W Bush telah menumpahkan darah kaum Muslim di Irak. Akibat pendudukan negara imperialis ini, lebih dari 1 juta penduduk Irak yang terbunuh. Tony Blair juga dikenal memuji rencana Trump sebagai jaminan keamanan permanen Israel. Jadi sejak awal, Tony Blair sudah mengatakan bahwa rencana Donald Trump ini adalah jaminan keamanan permanen Israel,” beber Farid.
Itu juga tampak bahwa pasukan yang disebut stabilisasi internasional ini dipimpin Mayjen Mayjen Jasper Jeffers, Jenderal Amerika yang terlibat dalam perang Irak dan Afghanistan. “Jendral ini juga dikenal sebagai pakar yang memiliki kejahatan, menindas perlawanan muslim dan memanipulasi korban sipil maka setiap tentara muslim yang dikirim ke Gaza itu berarti berada di bawah komando Jenderal kriminal perang ini,” ungkap Farid.
Oleh sebab itu, Farid menegaskan bahwa dewan tersebut bukanlah berpihak kepada perdamaian tapi justru berpihak penuh pada penjajah. “Karena itu perlu kita tegaskan pasukan stabilisasi internasional ini adalah alat represif dari Amerika untuk mengendalikan Palestina terutama Gaza,” tandasnya.
Haram!
Bergabungnya Indonesia dan beberapa negara-negara Arab dengan dewan perdamaian di bawah komando Trump, kata Farid, ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap syariat Islam.
“Jadi hukumnya haram berada di bawah komando negara imperialis. Karena berada di bawah komando negara imperialis berarti menjadi alat politik dari negara imperialis tersebut. Jadi harus kita tegaskan bahwa bergabung dengan dewan perdamaian yang dipimpin oleh Donald Trump, hukumnya adalah haram,” tegasnya.
Masuk Palestina di bawah komando Amerika ini, kata Farid, hukumnya haram karena umat Islam dilarang untuk ada di bawah bendera kemusyrikan. “Dan ini merupakan perkara memalukan,” sesalnya.
Karena itu, ia menyerukan kepada umat Islam untuk menentang pengiriman tentara Muslim ke Palestina di bawah komando Trump karena hukumnya haram dan menolak legitimasi dewan Trump ini.
“Gaza dan Al Aqsa yang disebut dengan tanah Isra Mi’raj itu wajib dibela dengan mengirimkan pasukan perang di bawah komando pasukan kaum muslimin. Ini akan terwujud dengan bersatunya dan bergeraknya kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khilafah ala minhajin nubuwwah, bukan di bawah kepemimpinan Barat,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat