MediaUmat – Merespons keheranan Presiden Prabowo atas kondisi Indonesia yang kaya sumber daya alam tetapi rakyatnya masih miskin, Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB), Dr. Ahmad Sastra menyatakan, keheranan semacam itu kerap berulang dalam pidato kenegaraan, seolah-olah kemiskinan muncul dengan sendirinya, bukan sebagai konsekuensi logis dari pilihan sistem yang diterapkan.
“Keheranan semacam itu bukan hal baru dan kerap berulang dalam pidato kenegaraan, seolah-olah kemiskinan dipahami sebagai anomali yang muncul dengan sendirinya, bukan sebagai konsekuensi logis dari pilihan sistem pembangunan yang diterapkan negara selama ini,” jelasnya kepada media-umat.com, Ahad (11/1/2026).
Menurutnya, tidak ada refleksi serius bahwa paradigma pembangunan, sistem ekonomi, dan orientasi kebijakan negara justru menjadi faktor utama yang memproduksi ketimpangan.
“Ketika kerangka berpikir tetap bertumpu pada sistem yang sama—yang menempatkan kepentingan modal dan pasar di atas kesejahteraan rakyat—maka keheranan itu berulang dari tahun ke tahun tanpa pernah menemukan jawaban substantif,” ujarnya.
Persoalan kemiskinan selama ini, sebut Ahmad, direduksi menjadi masalah teknis yang dianggap cukup diselesaikan dengan bantuan sosial, subsidi, atau program pelatihan jangka pendek. Pendekatan semacam ini, justru menutup mata dari akar persoalan yang bersifat struktural dan ideologis.
“Kemiskinan diperlakukan sebagai persoalan teknis yang cukup diselesaikan dengan program bantuan, subsidi, atau pelatihan sesaat, tanpa menyentuh akar persoalan sistemik yang melingkupinya,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menilai absennya keberanian untuk melakukan perubahan sistemik mencerminkan kebuntuan visi kepemimpinan nasional.
“Tanpa keberanian mengoreksi fondasi ideologis pengelolaan negara, sumber daya manusia yang besar hanya akan menjadi angka statistik, bukan kekuatan pembebas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketiadaan upaya perubahan sistemik membuat potensi besar bangsa, termasuk sumber daya manusia dan bonus demografi, hanya menjadi angka statistik, bukan kekuatan riil untuk membebaskan rakyat dari jerat kemiskinan.
“Mengisyaratkan bahwa masalah kemiskinan bukan terletak pada kurangnya sumber daya manusia, melainkan pada cara negara mengelola dan mengarahkan potensi tersebut,” ujarnya.
Dalam perspektif Islam, jelas Ahmad, kondisi kemiskinan yang meluas di negeri kaya bukanlah sekadar kegagalan teknis kebijakan melainkan akibat langsung dari diterapkannya sistem yang salah.
“Islam memiliki prinsip tegas terkait pengelolaan sumber daya vital!” tegasnya.
Menurutnya, hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa kaum Muslim berserikat dalam air, padang rumput, dan api menjadi landasan bahwa kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dimonopoli oleh segelintir pihak.
“Hadits ini menjadi landasan bahwa sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dimonopoli, melainkan harus dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat,” ujarnya.
Ia menilai, sistem kapitalisme sekuler telah melahirkan kemiskinan yang bersifat struktural, bukan sekadar akibat kelemahan individu. Dalam sistem ini, rakyat secara sistematis dihalangi mengakses kesejahteraan melalui kebijakan upah murah, liberalisasi harga kebutuhan pokok, dan pengurangan peran negara.
Lebih jauh, ia menegaskan, Islam memandang negara sebagai ra‘in (pengurus) rakyat yang memikul tanggung jawab langsung atas kesejahteraan mereka. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka.
“Ini berarti negara tidak boleh netral, apalagi abai terhadap penderitaan rakyat,” pungkasnya.[] Lukman Indra Bayu
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat