MediaUmat – Meski strategi komunikasi yang terlalu optimistis dari pemerintah memang memiliki landasan dalam teori makroekonomi, tetapi menurut Peneliti Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak, harus ada bukti kinerja riil.
“Namun, sebagai pejabat fiskal perannya tidak berhenti pada pembentukan optimisme. Kredibilitasnya tetap bergantung pada konsistensi antara narasi yang dibangun dan kinerja riil ekonomi,” ujarnya kepada media-umat.com, Ahad (13/9/2026).
Menurutnya, optimisme pemerintah harus dibuktikan melalui realisasi pertumbuhan yang lebih baik, kualitas belanja negara yang semakin efisien dan efektif, serta inflasi yang terkendali. Jika terdapat kesenjangan antara klaim pemerintah dan kondisi yang dirasakan masyarakat, komunikasi optimistis justru berisiko menurunkan kepercayaan publik.
“Optimisme yang tidak didukung realisasi pertumbuhan yang lebih baik, kualitas belanja yang lebih efisien dan efektif, dan inflasi yang lebih rendah berisiko mengurangi kepercayaan publik terhadap komunikasi pemerintah. Ini berbahaya karena bisa membentuk optimisme palsu,” tegasnya.
Ishak juga mengingatkan agar analogi Purbaya, Menteri Keungan saat itu, mengenai Amerika Serikat yang disebut menggunakan strategi serupa ditempatkan secara proporsional. Memang terdapat kesamaan tujuan dalam pengelolaan likuiditas dan stabilitas pasar keuangan, tetapi instrumen yang digunakan kedua negara berbeda.
“Di Amerika Serikat, yang dimaksud umumnya adalah Treasury General Account atau TGA, yakni instrumen pengelolaan kas pemerintah federal yang dapat memengaruhi kondisi likuiditas dan pasar obligasi. Sementara di Indonesia, instrumen yang dimaksud adalah Saldo Anggaran Lebih atau SAL yang ditempatkan di perbankan untuk memperkuat likuiditas dan mendukung penyaluran kredit,” jelasnya.
Karena itu, lanjutnya, penggunaan instrumen pengelolaan kas yang telah lama dikenal dalam praktik fiskal tidak otomatis menunjukkan adanya hubungan imitasi ataupun keunggulan suatu negara atas negara lain. Penilaian terhadap kebijakan tersebut semestinya didasarkan pada dampak nyata dan terukur terhadap perekonomian.
“Penggunaan instrumen pengelolaan kas yang telah lama dikenal dalam praktik fiskal tidak dengan sendirinya menunjukkan hubungan imitasi ataupun keunggulan satu negara atas negara lain,” katanya.
Ia juga menilai klaim bahwa strategi tersebut berhasil mengarahkan perekonomian menuju pertumbuhan enam persen perlu diuji berdasarkan data. Purbaya berulang kali menyampaikan optimisme ekonomi Indonesia dapat tumbuh sekitar enam persen pada 2026 sebagai tahap awal menuju target delapan persen, sementara pertumbuhan ekonomi hingga Semester I 2026 masih sekitar 5,4 persen.
“Ekonomi memang tumbuh cukup baik, tetapi belum mencapai target yang secara terbuka dijanjikan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai penempatan SAL dan komunikasi optimistis tidak dapat begitu saja disebut sebagai faktor utama pendorong pertumbuhan. Penempatan SAL memang dapat membantu menjaga likuiditas perbankan, menurunkan biaya dana, dan mempertahankan pertumbuhan kredit, tetapi peningkatan konsumsi rumah tangga dipengaruhi pula berbagai faktor lain.
“Bukti bahwa kebijakan tersebut secara langsung meningkatkan konsumsi rumah tangga masih terbatas. Konsumsi rumah tangga pada Semester I 2026 tumbuh sekitar 5,3 persen, tetapi dipengaruhi berbagai faktor seperti hari besar keagamaan, pembayaran THR dan gaji ke-13 atau ke-14, peningkatan mobilitas masyarakat, serta stimulus pemerintah,” ungkapnya.
Menurut Ishak, pemerintah juga perlu mengevaluasi paradigma keberhasilan ekonomi yang terlalu menitikberatkan pada angka pertumbuhan. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu otomatis meningkatkan kesejahteraan jika kemiskinan, ketimpangan, dan kerentanan ekonomi masyarakat tetap bertahan.
“Pertumbuhan yang lebih tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat apabila kemiskinan, ketimpangan, dan kerentanan ekonomi tetap bertahan,” tuturnya.
Perspektif Ekonomi Islam
Dalam perspektif ekonomi Islam, lanjutnya, persoalan ekonomi bukan hanya mengenai pencapaian angka pertumbuhan, tetapi juga menyangkut kesesuaian instrumen yang digunakan. Ketergantungan kebijakan fiskal dan keuangan pada mekanisme bunga, utang berbasis bunga untuk menutup defisit anggaran, serta sistem perpajakan yang membebani masyarakat.
“Pada saat yang sama, pengelolaan sumber daya alam strategis seperti batu bara dan nikel belum sepenuhnya menempatkan negara sebagai penerima manfaat utama karena pengelolaannya diserahkan kepada swasta, padahal sektor tersebut berpotensi menjadi sumber pendapatan publik yang signifikan,” bebernya.
“Ini yang semestinya menjadi concern menteri keuangan, alih-alih membela diri atas ketidakberhasilan strateginya mencapai target,” pungkasnya.[] Lukman Indra Bayu
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat