FAKKTA: Dampak Kapitalisme dalam Ekonomi Indonesia Sangat Jelas
MediaUmat – Dampak dari sistem kapitalisme – -sistem yang mendorong ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah yang terbatas sehingga berlaku prinsip the survival of the fittest (bertahan hidup bagi yang terkuat), menurut Peneliti Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak, sangat jelas.
“Dampak dari sistem ini sangat jelas,” ujarnya kepada media-umat.com, Senin (25/8/2025) saat menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dibahas Presiden Prabowo dalam pidato RAPBN 2026.
Ia pun menyebutkan beberapa dampak dimaksud. Pertama, kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik rakyat melalui BUMN justru jatuh ke tangan korporasi swasta.
Kedua, kebijakan ekonomi yang pada mekanisme pasar juga mendorong menurunnya peran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Melalui sistem BPJS, rakyat dipaksa membayar layanan kesehatan yang sering kali terbatas karena BPJS berupaya menjaga surplus keuangan,” ujarnya.
Ketiga, mekanisme pasar juga membuat UMKM semakin sulit berkembang. “Lembaga keuangan menetapkan bunga pinjaman yang lebih tinggi bagi UMKM dibandingkan perusahaan menengah dan besar,” jelasnya.
Keempat, pemerintah terus menarik pajak dari rakyat. Namun justru memberi keringanan hingga pembebasan pajak kepada investor besar. Kebutuhan rakyat kini telah dikomersialisasi, sementara akses terhadap tanah dan modal semakin terbatas.
“Perlu dicatat, kebijakan perpajakan ini berlandaskan undang-undang yang dibuat pemerintah dan disahkan DPR, termasuk UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang memicu kenaikan PBB,” papar Ishak.
Kelima, ketergantungan pemerintah pada utang. Dalam RAPBN 2026, porsi utang diproyeksikan mencapai 19 persen dari total belanja pemerintah pusat yang juga disahkan melalui UU.
“Sementara itu, program-program strategis seperti MBG dan IKN lebih tampak sebagai ambisi politik pencitraan, bukan hasil kajian teknokratis yang matang, sehingga menimbulkan beban baru bagi rakyat,” ungkapnya.
Solusi
Sebagai solusi, ia menegaskan perlunya perubahan mendasar dari sistem ekonomi sekaligus sistem politik, persoalan akan terus berulang dan terus menciptakan persoalan baru. Oleh karena itu, saat pemerintah, akademisi dan masyarakat kembali ke sistem yang berpihak pada rakyat.
“Secara menyeluruh mengembalikan sistem ekonomi dan politik Indonesia kepada sistem Islam, yaitu sistem yang berasal dari Allah SWT, pencipta manusia dan alam semesta, yang Mahaadil dan Mahabijaksana,” pungkasnya.[] Lukman Indra Bayu
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
