MediaUmat – Satu tahun pemerintahan Prabowo masih berjalan tanpa arah dan tetap berada dalam bayang-bayang oligarki serta warisan rezim lama. Itulah benang merah pernyataan para tokoh lintas disiplin dalam dalam acara Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo: Terungkap Ada Perjanjian dengan JKW?! Ini Alasan Prabowo Bahkan Semuanya Tunduk! yang diselenggarakan Forum Tanah Air, yang ditayangkan kanal YouTube Refly Harun, Senin (8/12/2025).
Dalam acara yang dipandu Jurnalis Senior Hersubeno Arief tersebut, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai fondasi ekonomi dan fiskal berada dalam kondisi rapuh akibat kesalahan kebijakan satu dekade terakhir.
Krisis penerimaan negara, membengkaknya beban utang, serta distorsi data pertumbuhan dipandang Anthony sebagai warisan struktural rezim sebelumnya yang kini membatasi ruang manuver pemerintahan Prabowo.
“Kita ini sudah masuk dalam krisis fiskal. Penerimaan pajak turun, sementara beban bunga utang makin tidak terbendung. Bahkan Bank Indonesia sudah jadi mesin utang luar negeri,” ujar Anthony Budiawan.
Anthony juga menyoroti proyek Whoosh yang sejak awal sarat kejanggalan dan berpotensi merugikan negara. “Masalahnya bukan kereta cepatnya. Masalahnya, [ada] yang lebih murah, kenapa beli yang mahal? Ini harus diusut karena ada dugaan mark up [penggelembungan] besar,” tegasnya.
Dari sisi politik, Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia Chusnul Mar’iyah, Ph.D. melihat tidak ada perubahan signifikan dalam relasi kekuasaan. Dominasi pemodal, pengabaian isu perempuan, serta absennya agenda demokrasi substantif menunjukkan bahwa pemerintahan baru hanya meneruskan struktur lama.
“Demokrasi kita ini masih dikuasai bandar politik dan unholy alliances [persekutuan gelap]. Dan pemerintahan hari ini meneruskan itu. Bahkan gender blind [tidak peka terhadap persoalan gender], tidak punya agenda serius untuk perempuan dan anak,” ujarnya.
Di bidang hukum, Pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun menyatakan tidak tampak langkah strategis pemerintah untuk melakukan reformasi kepolisian, KPK, dan sektor penegakan hukum lainnya. Jejaring kekuasaan rezim sebelumnya dinilai masih mendominasi institusi kunci negara.
“Saya belum melihat Prabowo sebagai enlightened leader [pemimpin yang tercerahkan]. Reformasi kepolisian tidak jalan. Institusi strategis masih dikuasai geng Solo dan lingkaran lama,” jelas Refly.
Ia juga menyoroti perkara krusial yang justru tidak disentuh hukum, termasuk dugaan ijazah palsu dan kasus pendidikan keluarga elite. “Kalau memang serius, DPR bisa gunakan hak angket. Tapi politiknya tersandera. Karena itu saya bilang, makzulkan Gibran, adili Jokowi,” tegasnya.
Sedangkan mantan Menteri Agama Fachrul Razi menilai, pemerintah berjalan dalam tekanan kesepakatan politik yang membelenggu presiden.
Menurutnya, sikap dan gaya kepemimpinan Prabowo tidak menunjukkan kemandirian. “Prabowo itu disandera. Itu terlihat dari gestur, sikap, dan keberanian politiknya. Kalau ada kesepakatan yang membawa mudarat, itu tidak wajib dipatuhi dalam syariah,” ujar Fachrul Razi.
Adapun Mantan Sekjen Kementerian BUMN Said Didu menggarisbawahi bahwa sumber persoalan utama adalah dominasi oligarki yang telah menguasai negara sejak Reformasi 1998.
Ia menyebut reformasi Polri sebagai titik penentu keberanian politik Prabowo. “Reformasi Polri itu bubur panas. Tapi kalau tidak dimakan, jadi bubur basi. Prabowo harus berani. Kalau Polri tidak disentuh, semua agenda akan mati sendiri,” tegasnya.
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia Dr. Mulyadi memberikan analisis akademis dengan menggunakan tujuh indikator evaluasi rezim politik dan menyimpulkan bahwa keseluruhan aspek tersebut gagal dipenuhi oleh pemerintahan Prabowo tahun pertama.
“Prabowo sedang dalam krisis legitimasi. Ia memulai kekuasaan dengan hasil pemilu yang ditentukan Wali Songo alias Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak segera cuci mulut, cuci tangan, dan cuci kaki dari rezim lama, saya pastikan 2029 dia kalah telak,” pungkasnya.[] Zainard
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat