MediaUmat – Terkait pernyataan Presiden Prabowo yang menginginkan pembenahan perusahaan plat merah (BUMN) dikelola dengan standar internasional dengan membolehkan ekspatriat (tenaga kerja asing profesional) bisa memimpin BUMN, menurut Peneliti Masyarakat Sosial Politik Indonesia (MSPI) Dr. Riyan, M.Ag., hanya merupakan pengalihan isu dari pembenahan sistemik yang seharusnya dilakukan.
“Saya kira dibolehkannya ekspatriat memimpin BUMN hanya merupakan pengalihan isu dari pembenahan sistemik yang seharusnya dilakukan,” ujarnya dalam Kabar Petang: Direksi Asing di BUMN: Inovasi Besar atau Blunder Strategis? di kanal YouTube Khilafah News, Jumat (21/11/2025).
Pasalnya, ungkap Riyan, masalah BUMN itu karena adanya intervensi dari pemerintah terkait penggunaan BUMN dalam pengaruh politik yang diinginkan rezim. Selain itu, Indonesia tidak kekurangan profesional-profesional yang talentanya sudah mendunia.
“Pengaruh dan intervensi politik yang diinginkan rezim itu terlalu besar. BUMN dijadikan sapi perah dan balas jasa politik. Di situlah pangkal korupsi dan masalah lain yang terjadi di BUMN,” urainya.
Tawaran Solusi Islam
Riyan menyampaikan, pembenahan tata kelola sistem pengawasan dan penegakan hukum itu jauh lebih penting dalam pembenahan BUMN.
“Poin utamanya adalah ketegasan dalan menempatkan BUMN sebagai bentuk dari mengelola harta yang dimiliki negara dan dalam Islam punya pengaturannya,” ulasnya.
Ia memaparkan, tawaran solusi Islam dalam pengelolaan harta yang termasuk kepentingan publik yaitu: pertama, perubahan mindset (pola pikir) bahwa BUMN bukanlah sapi perah dan tidak boleh ada intervensi politik dari rezim.
“Pengelolaan BUMN harus benar-benar untuk mengabdi kepada kepentingan negara yaitu mengelola semua aset negara dan aset-aset publik untuk kemakmuran dan keadilan rakyat,” bebernya.
Kedua, menentukan kriteria-kriteria terbaik untuk melakukan rekrutmen orang-orang yang benar-benar amanah, bukan hanya sekadar profesional.
“Artinya, dia akan berani untuk menolak seandainya terjadi hal-hal yang akan membuat BUMN melenceng dari mandat atau misi yang dibebankan dalam mengelola berbagai aset untuk kemakmuran rakyat. Ini yang membuat BUMN punya harapan lebih baik,” pungkasnya.[] Erlina
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat