Edy Mulyadi: Demokrasi adalah Ilusi
MediaUmat.info – Kembali tentang demokrasi, terutama seputar frasa berbunyi pemerintahan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, dinilai Wartawan Senior Edy Mulyadi, tak lebih dari sebuah ilusi.
“Ia (demokrasi) adalah ilusi,” ujarnya dalam sebuah tulisan Seri Kegagalan Sistem-sistem Global Bagian 1.1 berjudul Demokrasi: Ilusi Kedaulatan Rakyat, yang diterima media-umat.info, Sabtu (3/5/2025).
Salah satu sebabnya, sambung Edy, demokrasi yang konon bakal memberi ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, terbukti hanyalah panggung sandiwara tempat segelintir elite bermain peran atas nama rakyat.
Di Indonesia sendiri, sebagaimana pernah diungkapkan, demokrasi telah berubah menjadi transaksional. Bahkan di era reformasi, demokrasi prosedural bermetamorfosa menjadi demokrasi kriminal.
Artinya, tegas Edy, siapa yang punya uang dialah yang berkuasa. Dan selanjutnya, siapa yang berkuasa bakal memastikan uang (modal politik) kembali berkali lipat. Semisal dengan mengambil keuntungan melalui proyek-proyek, rente, dan kebijakan lain.
“Terlepas dari manipulasi hasil pemilu, misalnya, gelaran pemilihan umum tahun 2024 dinilai banyak pengamat sebagai pemilu paling brutal sejak reformasi bergulir,” ungkap Edy.
Di antaranya, sikap cawe-cawe penguasa dengan mengerahkan aparat, menggelontorkan bantuan sosial (bansos), memobilisasi massa, hingga menelikung peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Tak ayal Edy melontarkan pertanyaan tentang kedaulatan rakyat selama ini. “Lalu, di mana kedaulatan rakyat?” cetusnya.
Malahan ketika rakyat menolak suatu undang-undang semacam omnibus law, termasuk UU Cipta Kerja yang pembahasannya mengabaikan partisipasi masyarakat dan ruang pemantauan publik dalam pembentukan hukum, rezim tak hanya ‘menertawakan’ tetapi berlanjut hingga mengkriminalisasi berujung pemenjaraan.
Akar Kerusakan Demokrasi
Lebih celaka lagi, sebut Edy, juga telah tampak akar kerusakan dari sistem pemerintahan demokrasi yakni meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan manusia.
Padahal tidak ada di dalam diri manusia kemampuan mewujudkan hukum berkeadilan kecuali dengan keterbatasan. “Manusia, dengan segala keterbatasannya, tak akan pernah bisa membuat hukum yang adil dan sempurna,” cetusnya.
Sebaliknya, tegas Edy, hanya Allah SWT yang berhak membuat hukum, itu pun untuk kebaikan manusia yang pada dasarnya sebagai ciptaan atau makhluk.
“Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain-Nya,” sebut Edy mengutip firman Allah SWT di dalam QS. Yusuf: 40.
Dengan kata lain, sistem yang memposisikan manusia sebagai pembuat hukum tertinggi, secara prinsip sudah menyimpang dan melawan ketauhidan.
Untuk itu, umat harus berhenti berharap pada demokrasi dengan menoleh ke arah Islam. “Kita harus menoleh ke arah lain, kita butuh sistem yang meletakkan kedaulatan pada Dzat yang Mahaadil dan Mahatahu. Itulah Islam!” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
