MediaUmat – Pengamat Ekonomi Arim Nasim mengatakan, kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di berbagai daerah yang naik ratusan bahkan seribu kali lipat disebabkan dua faktor.
“Saya melihat ada dua faktor,” tuturnya kepada media-umat.com, Ahad (31/8/2025).
Pertama, kebutuhan atau dana belanja APBD yang cukup besar baik untuk operasional maupun untuk pembangunan. Dana alokasi dari pusat yang terbatas sehingga tidak memenuhi kebutuhan.
“Sehingga pusat memberikan izin untuk mencari dana sendiri termasuk optimalisasi pajak dan juga utang,” ungkapnya.
Arim mengungkap akar masalah dari naiknya PBB ini ada dua yaitu penerapan sistem ekonomi kapitalis dan kedua, pemimpin yang tidak amanah.
“Sistem ekonomi kapitalis menyebabkan sumber APBN fokus pada pajak dan utang, sementara hasil SDA dikuasai dan di nikmati oleh oligarki. Akhirnya sebagian besar APBN digunakan untuk bayar utang baik pokok maupun bunganya,” ujarnya.
“Bunga saja tahun 2025 sampai melebihi 520 triliun. Inilah yang membebani APBN sehingga alokasi ke daerah kecil,” tegas Arim.
Kedua, sistemnya rusak, manusianya busuk dan tidak memiliki empati. “Inilah yang menyebabkan kebocoran APBN yang sangat besar baik lewat korupsi atau legal lewat gaji mereka yang besar, bahkan sampai dana bantuan sosial dan bantuan musibah bencana alam mereka korupsi juga,” beber Arim.
APBN Islam
Arim mengatakan, dalam sistem APBN Islam, sumber utama APBN di dalam Islam itu bukan dari pajak, bahkan di dalam sistem ekonomi Islam tidak dikenal pajak seperti dalam sistem kapitalis, tapi di dalam Islam hanya dikenal dharibah (pungutan mirip pajak tapi bukan pajak).
“Sumber utama (pertama) APBN dalam Islam di antaranya harta milik umum seperti berbagai tambang, hasil hutan, laut, dll yang wajib dikelola oleh negara,” ungkapnya.
Kedua, lanjut Arim, sistem pengelolaan APBN bersifat sentralisasi artinya anggaran daerah tidak ditetapkan berdasarkan potensi daerah tapi berdasarkan kebutuhan sehingga akan ada subsidi silang antara daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah yang kurang bahkan minus.
Tapi, menurutnya, APBN dengan sistem Islam ini hanya bisa dilaksanakan jika sistem ekonominya sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam bisa dijalankan kalau sistem Islam diterapkan secara kaffah.
“Jadi solusinya adalah menerapkan syariah Islam secara kaffah untuk menggantikan sistem kapitalis sekuler,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat