Mediaumat.info – Pengamat Ekonomi Dr. Yanuar Rizky mengkhawatirkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan membawa Indonesia ke arah negara gagal.
“Saya khawatir ini akan membawa Indonesia ke arah negara gagal,” katanya dalam siniar Yanuar: Jokowi Penyebab Indonesia Gelap. Danantara Bagi-Bagi Oligarki & Pemerintah, Selasa (25/2/2025) di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Pasalnya, ungkap Yanuar, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengelola BUMN melalui Danantara berpotensi menciptakan penguasaan oligarki yang semakin kuat. Selain itu, kebijakan ini juga berisiko menggerus integritas dan memicu ketidakpastian dalam pengelolaan aset negara.
“Dengan saham Seri B yang bukan lagi milik negara, Danantara bisa bebas melakukan aksi korporasi tanpa terikat aturan negara,” ujarnya.
“Ini bisa menyebabkan Indonesia kehilangan kendali atas sumber daya nasional,” lanjutnya.
Kebijakan ini, jelasnya, membuka peluang bagi segelintir kelompok untuk menguasai aset negara, yang bisa menimbulkan konflik kepentingan.
“Apa yang terjadi nantinya jika saham-saham negara yang dimiliki oleh Danantara dijual ke pihak asing? Siapa yang akan mengawasi?” tuturnya.
Ia khawatir bila penguasaan aset negara berpindah ke tangan asing, hal ini akan menambah kesenjangan sosial dan mengurangi kedaulatan ekonomi Indonesia.
Lebih lanjut, Yanuar mengingatkan, ketidakhadiran kontrol yang ketat atas tata kelola Danantara, serta potensi pengaruh asing yang terlalu besar, bisa membuat Indonesia terjebak dalam situasi yang sangat sulit.
“Jika mereka punya kepentingan pribadi dalam bisnis, bagaimana bisa mereka menjalankan kebijakan yang benar-benar untuk kepentingan negara?” tanyanya.
Yanuar juga mengingatkan, tanpa pengawasan yang jelas dan transparansi, kebijakan ini bisa menciptakan ketimpangan sosial yang lebih dalam.
“Kita harus berhati-hati, jika tidak, Indonesia bisa terperosok ke dalam situasi yang sulit untuk pulih,” tandasnya.
Ia juga menilai, kebijakan tersebut berisiko membawa Indonesia pada ketergantungan yang lebih besar terhadap investasi asing, yang pada gilirannya bisa mengurangi kendali negara terhadap kebijakan ekonomi strategis.
Dalam konteks ini, Yanuar mengajak pemerintah untuk lebih mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut.
Yanuar juga menekankan pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan aset negara.
“Kebijakan ini seharusnya menjadi solusi efisiensi dan pengelolaan sumber daya negara. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, justru berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial dan memperburuk ketimpangan ekonomi di Indonesia,” pungkasnya.[] Zainard
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat