Meski SK Badan Hukumnya dicabut, namun aktivitas dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tetap harus diterima. Mediaumat.news – “HTI adalah saudara kita, untuk itu meskipun secara
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menyatakan, nama-nama pengikut organisasinya yang beredar luas di masyarakat tidak sepenuhnya benar. Ismail pun menyatakan tidak pernah
Mediaumat.news – Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) Chandra Purna Irawan mengungkapkan pasal karet Perppu Ormas yang bertentangan dengan kaidah hukum pidana. “
Kemenhumkan dengan resmi telah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disertai dengan pembubaran ormas yang berstatus badan hukum perkumpulan atau vereneging. Kewenangan pemerintah
Kurang lebih seratus orang anggota Kelompok Masyarakat Peduli Hukum Surabaya, yakni para alumni Fakultas Hukum di Surabaya, berunjuk rasa di seberang Gedung Negara Grahadi, Jumat (21/7/2017).
Mediaumat.news – Karena dinilai represif dan anti Islam, para ulama yang tergabung dalam Forum Mudzakarah Ulama Ahlussunah Wal Jama’ah DKI Jakarta menyampaikan penolakannya terhadap
Mediaumat.news – Sekitar 15 advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Indonesia mengadukan perundungan ulama dan aktivis Islam oleh beberapa institusi negara. “Kedatangan
Mediaumat.com – Pencabutan status badan hukumnya dilakukan semena-mena oleh Kemenhumkam pagi tadi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai rezim Jokowi telah menjelma menjadi diktator bengis baru. “
Mediaumat.com – Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara sepihak tanpa proses peradilan dinilai Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) sebagai kediktatoran konstitusional. “Kami mengutuk keras
Mediaumat.com – Menyusul pencabutan status badan hukumnya oleh Kemenhumkam pagi tadi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) siap menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. “Kami juga sedang