Mahkamah Konstitusi (MK) diyakini akan membatalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Sebab, menurut Senator DKI Jakarta Fahira Idris, dalam
Amnesty International Indonesia memperingatkan pemerintah tentang dampak buruk dari pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai kelanjutan penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Sipil Kemasyarakatan. Beberapa
Mediaumat.news – Siang ini, Koalisi Advokat Penjaga Konstitusi mengajukan gugatan uji materi (judicial review) Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. “Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI)
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menanggapi wacana desakan mundur bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bergabung dengan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (
Setelah Metrotv fitnah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),Kompas memprovokasi pembacanya untuk musuhi HTI. Dalam pemberitaan yang diangkat di lama Kompas, acapkali terlihat provokasi yang gencar
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, tak habis pikir dengan upaya pemerintah menyasar para PNS yang dianggap bagian dari HTI dan meminta
Mediaumat.news – Tolak Perppu Ormas, delegasi Forum Ulama dan Tokoh Lamongan (FUTL) datangi wakil rakyat. “Kami para ulama dan tokoh yang tergabung dalam Forum Ulama
Mediaumat.news – Bila Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir keukeuh memberikan pilihan kepada dosen dan pegawai perguruan tinggi yang terlibat Hizbut Tahrir
Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Prof. Dr. Amien Rais mengaku ragu terhadap rezim saat ini. Menurutnya, rezim saat ini tidak adil kepada umat Islam. “Dengan
Operasi pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mirip operasi di awal Orde Baru (Orba) saat membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Begitu kata Wakil Ketua DPR RI