MediaUmat – Peneliti Masyarakat Sosial Politik Indonesia (MSPI) Dr. Riyan, M.Ag memberikan catatan kritis politik dalam negeri khususnya yang membuat gaduh sepanjang tahun 2025.
“Saya mencatat ada beberapa catatan kritis politik dalam negeri yang membuat gaduh sepanjang tahun 2025 yang diawali polemik empat pulau di Aceh,” ucapnya dalam Special Interview: Catatan Kritis Tahun 2025, Sabtu (27/12/2025) di kanal YouTube Rayah TV.
Saat itu, tambahnya, Sumatra Utara mengklaim empat pulau tersebut dan sudah dicatat oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Catatan menariknya adalah setelah dilempar ke publik bahwa seolah-olah Sumatra Utara yang punya hak, namun akhirnya kemudian diputuskan oleh Presiden bahwa empat pulau tersebut tetap milik Aceh. Ini ramai karena sudah menyangkut harga diri,” cetusnya.
Catatan kedua yang tidak kalah ramainya, ujarnya, Bupati Pati yang menaikkan PBB sebesar 250 persen, meskipun sebenarnya ada daerah lain yang lebih besar naiknya sekitar 1000 persen.
“Bupati Pati didemo untuk lengser tapi sampai sekarang dia masih bertahan sehingga ada kata-kata bahwa perubahan dimulai dari Pati. Lalu banyak daerah terinspirasi dan orang-orang mengingatkan agar pemimpin dari tingkat pusat hingga daerah harus lebih peka mendengar suara rakyat,” paparnya.
Kemudian yang ketiga, lanjutnya, Presiden Prabowo mengumumkan APBN tahun 2025 yang menunjukkan anggaran untuk IKN ternyata kecil.
“Muncul spekulasi IKN ini akan sayonara. Sayonara itu artinya akan ditinggal walaupun memang mungkin masih ada pembangunan-pembangunan tapi biaya atau anggarannya tidak signifikan,” ungkapnya.
Kemudian, imbuhnya, tidak kalah penting adalah ramainya masalah MBG yang pada awal program banyak terjadi keracunan tapi Presiden Prabowo selaku pencetusnya dengan enteng mengatakan itu hanya 0,00 sekian persen.
“Sampai hari ini tetap muncul polemik lagi karena walau libur, MBG terus berjalan. Padahal sudah banyak pihak mengingatkan kenapa harus memaksakan padahal bisa menghemat biaya sekitar satu triliun dan bisa dialihkan untuk membantu korban bencana,” urainya.
Bergeser ke bulan Agustus, Riyan menyebut, terjadi kerusuhan yang memilukan dan sangat tragedik yaitu demo menuntut dibubarkannya DPR yang ujungnya kematian sekitar 10 orang sehingga disebut ‘Agustus Kelabu’.
“Selain itu ada perubahan paling heboh pada reshuffle kabinet yaitu dicopotnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merupakan ikon masalah keuangan,” ulasnya
Yang lain, lanjutnya, Bandara IMIP Morowali yang disebut Menhan sebagai anomali dan gejala jangan sampai ada republik di dalam republik serta musuh dalam selimut.
“Kita lihat jeda hari ini ada bencana banjir bandang di Sumatra dan Aceh yang mencuatkan isu terkait banyaknya deforestasi yaitu hutan menjadi kelapa sawit atau kemudian menjadi kayu untuk bahan kertas yang yang sebenarnya membuat banjir ini begitu parah,” ujarnya prihatin.
Menuru Riyan, semua kondisi tersebut semakin menunjukkan tata kelola pemerintahan tidak sedang baik-baik saja dan semakin buruk karena memperturutkan hawa nafsu para penguasa yang berpengaruh pada kebijakan-kebijakannya.
“Selama nuansa tata kelolanya demokrasi kapitalistik, maka akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup dan tidak peka, padahal nanti di akhirat ada pertanggungjawabannya. Jadi satu kata, mari kita dorong tahun 2026 menuju tegaknya aturan-aturan Allah yang dipimpin orang-orang yang amanah. Itulah sistem khilafah,” tutupnya.[] Erlina
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat