MediaUmat – Keputusan Arab Saudi berkoalisi dengan Amerika Serikat menggempur milisi pro-Iran di Irak dinilai Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana memicu kontradiksi mendasar dari kerangka geopolitik Islam, nasionalisme pragmatis, hingga ketergantungan struktural.
“Langkah Riyadh ini memunculkan sejumlah kontradiksi mendasar, terutama jika ditarik dari kerangka geopolitik Islam, nasionalisme pragmatis, dan ketergantungan struktural,” ujarnya kepada media-umat.com, Kamis (30/7/2026).
Diberitakan sebelumnya, eskalasi ini dipicu serangan drone dan rudal milisi Houthi serta kelompok bersenjata Irak yang menghantam fasilitas minyak Saudi di Jazan dan Riyadh, serta mengancam jalur logistik Laut Merah. Kondisi tersebut memaksa Saudi keluar dari strategi de-eskalasi lima bulan terakhir.
Lebih lanjut, Budi memaparkan beberapa sudut pandang utama dari kontradiksi tersebut. Pertama, dari kerangka geopolitik Islam, langkah ini membuktikan pengabaian solidaritas umat.
Budi menilai, bergabungnya Saudi dengan koalisi AS membombardir sesama negeri Muslim memperlihatkan betapa nasionalisme sempit dan demi survival rezim tega mengalahkan ukhuwah Islam.
“Saudi, yang mengeklaim sebagai pelayan dua tanah suci dan pemimpin dunia Islam, justru bahu-membahu dengan kekuatan eksternal (AS) yang selama ini secara nyata mendukung kehancuran dunia Islam, seperti di Palestina dan Irak pasca-2003,” paparnya.
Tak hanya itu, keterlibatan Arab Saudi dalam konflik ini memperlihatkan kegagalan diplomasi keseimbangan baru, termasuk kerapuhan rekonsiliasi diplomatik dengan Iran yang dimediasi oleh Cina.
“Begitu ditekan, Saudi langsung kembali ke tabiat lama, yakni mengandalkan kekuatan militer represif bersama imperium Barat,” tegasnya.
Kedua, dari sisi nasionalisme pragmatis, tindakan tersebut menerangkan kontradiksi antara visi pembangunan ekonomi dan militerisme. Menurut Budi, hal itu membongkar rapuhnya Vision 2030 yang mencoba menjual narasi modernisasi, pasifikasi regional, dan stabilitas ekonomi demi menarik investasi global.
“Ideologi pembangunan ekonomi tanpa fondasi kemandirian pertahanan yang otonom adalah ilusi,” ungkapnya, menyoroti alutsista mahal Barat yang tetap gagap menghadapi perang asimetris.
Ketiga, dari sisi ketergantungan struktural, kebijakan militer ini membuktikan ketidakmampuan rezim monarki absolut Arab Saudi untuk melepaskan diri dari doktrin keamanan payung Barat (security umbrella).
“Alih-alih membangun kemandirian strategis kawasan (regional security architecture) yang melibatkan antar-negara Muslim, Saudi justru kembali memvalidasi hegemoni imperialis Washington di Timur Tengah,” tambahnya.
Untuk itu Budi pun menyimpulkan koalisi ini sebagai bentuk keputusasaan struktural yang makin menjauhkan kemandirian dunia Islam.
“Dengan terseretnya Saudi ke dalam koalisi militer Amerika Serikat melawan basis-basis di Irak, Riyadh tidak sedang mengamankan masa depannya, melainkan justru memperdalam kerentanan kawasan, menjadikannya pion abadi dalam papan catur geopolitik Washington,” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat