BNPT Inginkan Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah, Pengamat: Ini Langkah Mundur
Mediaumat.id – Keinginan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah dinilai Pengamat Kebijakan Publik Dr. Ryan sebagai langkah mundur.
“Saya ingin mengatakan hal-hal yang seperti ini langkah mundur sebenarnya, ketika seorang Kepala BNPT mengatakan seperti itu,” tuturnya di Kabar Petang: Semua Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah Kayak Zaman Penjajahan? melalui kanal YouTube Khilafah News, Sabtu (9/9/2023).
Pernyataan Ketua BNPT ini, lanjutnya, juga berbahaya karena sadar atau tidak akan menimbulkan potensi konflik horisontal ketika ada masjid yang dikuasai pemerintah ada yang tidak.
“Harusnya BNPT fokus melakukan penanggulangan terorisme yang sesungguhnya sangat jelas di depan mata, seperti KKB (kelompok kriminal bersenjata) yang sampai hari ini justru tidak mendapat penanganan yang memadai,” sarannya.
Ia juga mempertanyakan, apakah pemerintah mampu melakukan kontrol menyeluruh terhadap seluruh masjid, mengingat menangkap seorang Harun Masiku saja tidak bisa.
Monopoli Tafsir
Ryan menilai, BNPT melakukan monopoli tafsir terhadap istilah radikalisme maupun terorisme. “Makna radikal itu awalnya netral, tapi kemudian menjadi pejoratif (bermakna negatif) karena tafsirnya dimonopoli oleh mereka yang berkepentingan dengan istilah tersebut. Ini sangat menyakitkan hati masyarakat,” bebernya.
Kalaupun ada masjid yang melakukan kritik terhadap pemerintah, ucapnya, ini harus dilihat sebagai edukasi politik. “Salah satu edukasi politiknya dalam bentuk kritik terhadap kebijakan,” imbuhnya.
Dalam pandangan Ryan, meski dua lembaga antiterorisme ini yaitu BNPT sebagai soft power-nya dan Densus 88 sebagai hard power-nya mendapat porsi anggaran yang semakin meningkat namun kinerjanya tidak semakin baik. Terbukti masalah terorisme dan radikalisme ini tidak pernah selesai.
“Oleh karena itu, kredibilitas kedua lembaga ini dipertanyakan dan banyak yang menghendaki kedua lembaga ini dibubarkan saja. Ini seharusnya menjadi kritik dan perenungan bagi keduanya, atau bagi pemerintah secara makro tentang kinerja lembaga itu,” tambahnya.
Kendali Amerika
Ryan mengatakan, isu terorisme yang menjadi latar belakang dibentuknya Densus 88 dan BNPT tidak bisa lepas dari agenda war on terrorism (WOT) di bawah kendali Amerika.
“Amerika berkepentingan mengegoalkan WOT ini yang sebenarnya war on Islam karena kebencian Amerika (sebagai negara penjajah) terhadap Islam,” cetusnya.
Karenanya, menurutnya, tidak heran kalau dibuat semacam fabrikasi terkait tindakan terorisme ini (termasuk di Indonesia) yang pada faktanya dalam setiap kasus selalu menyisakan pertanyaan-pertanyaan penting.
“Artinya saya melihat bahwa WOT yang digaungkan Amerika telah gagal, kemudian diubah menjadi war on radicalism (WOR) dan kedua lembaga ini baik Densus 88 dan BNPT tidak menemukan signifikansinya,” jelasnya.
Terakhir Ryan menekankan, pentingnya melakukan evaluasi total terhadap kinerja BNPT maupun Densus 88 agar jangan sampai isu terorisme, radikalisme ini menyasar umat Islam dan umat Islam menjadi korban, termasuk masjid maupun pesantren.
“Umat Islam tidak boleh diam, harus kritis dan menolak dengan tegas usulan Ketua BNPT ini,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun
