Anthony Budiawan Desak Audit Izin Konsesi 11,7 Juta Hektare Era Jokowi
MediaUmat – Managing Director PEPS Anthony Budiawan menyatakan, pemberian izin konsesi lahan seluas 11,7 juta hektare sepanjang 2014-2022 oleh Presiden Joko Widodo sebagaimana dicatat WALHI dan Auriga Nusantara harus diaudit secara menyeluruh.
“Menurut Walhi dan Auriga, Jokowi menerbitkan 11,7 juta ha izin lahan selama 8 tahun (2014-2022), terbesar untuk sektor pertambangan (5,37 juta ha). 10 korporasi kuasai sekitar 2,2 juta ha. Bagaimana dampaknya terhadap kerusakan lingkungan? Wajib diaudit!” ujarnya dalam akun @AnthonyBudiawan medsos X, Rabu (10/12/2025).
Anthony menilai skala pemberian izin tersebut berpotensi berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan di berbagai daerah. Ia menyinggung meningkatnya kejadian bencana seperti banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bandung, dan sejumlah wilayah lain yang diduga berkaitan dengan alih fungsi kawasan hutan.
“Wajib diaudit! Harus dihitung berapa dari 11,7 juta hektare izin lahan itu berasal dari alih fungsi hutan yang berpotensi memicu bencana alam,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya investigasi atas kemungkinan keterlibatan praktik state capture corruption (korupsi pembajakan negara) dalam proses pemberian izin-izin tersebut. Keterkaitan antara korporasi besar dan kekuasaan politik harus ditelusuri untuk memastikan integritas tata kelola sumber daya alam di Indonesia.
“Yang juga sangat kritikal adalah mengaudit apakah penerbitan izin-izin ini masuk kategori state capture corruption,” tandasnya.[] Lukman Indra Bayu
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
