Aksi Massa Lawan Kezaliman di Pati, Bisa Jadi Inspirasi Daerah Lain?
MediaUmat – Melihat adanya kesadaran dan semangat baru perubahan pada aksi demonstrasi besar di area kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky berharap bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain.
“Bagus juga untuk jadi inspirasi daerah-daerah lain, untuk melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang zalim, kepada pejabat pembuat kebijakan zalim, yang arogan kepada rakyat dengan tindakan yang semena-mena, dan juga ucapan yang menyakitkan rakyat,” ujarnya kepada media-umat.com, Rabu (13/8/2025).
Dengan kata lain, mulai tumbuhnya daya kritis masyarakat menolak penindasan dan kezaliman yang dilakukan penguasa, bisa menginspirasi daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama.
“Saya pikir (kezaliman) ini perlu dilawan dan juga perlu dihentikan. Jadi perlu koreksilah supaya ada perbaikan ke depan,” tandasnya.
Sebab, kata Wahyudi, selama negeri ini memakai sistem demokrasi, kemunculan sosok pemimpin yang lekat dengan kebijakan zalim, arogan, serta tak segan melontarkan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan hati rakyat, tak akan bisa terhindarkan.
Diketahui, aksi demonstrasi massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di area kantor bupati, Rabu (13/8), merupakan bagian dari gelombang protes lanjutan terhadap sejumlah kebijakan kontroversial dari Bupati Pati Sudewo, yang diketahui baru menjabat selama lima bulan.
Aksi besar-besaran ini merupakan puncak ekspresi protes warga atas sejumlah kebijakan Sudewo. Sebelumnya, politikus Partai Gerindra itu menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen.
Bersamaan dengan itu, delapan fraksi di DPRD Pati sepakat menggelar hak angket terkait penaikan PBB-P2 yang berujung tuntutan agar Sudewo, orang nomor satu di kabupaten itu, mundur.
Sistem Buruk
Sebagaimana disebut sebelumnya, kemunculan pemimpin zalim dan arogan tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi, yang menurut Wahyudi, buruk. Sistem ini cenderung memberikan ruang hanya kepada calon-calon pemimpin yang sebelumnya telah direstui oligarki.
Makin celaka, setelah duduk di kursi kekuasaan, mereka mengambil teman-temannya yang memiliki kesamaan karakter ke dalam lingkaran kekuasaan.
“Intinya dengan sistem demokrasi yang sekuler yang kapitalistik ini, menghasilkan sosok-sosok orang yang amoral, kemudian arogan, kemudian zalim luar biasa,” tegasnya.
Untuk itu, publik harus kembali menyadari bahwa sumber utama pendapatan negara ini dari pajak. Sementara, dengan mengatasnamakan UU, yang semestinya berpihak pada kepentingan bersama, sumber ekonomi berikut seluruh potensi kekayaan alam di negeri ini justru diserahkan kepada swasta dan asing.
“Kita tahu bahwa negara dengan sistem kapitalis ini sumber pendapatan utamanya itu dari pajak. Jadi, kekayaan-kekayaan alam di negeri ini diserahkan perusahaan asing dan aseng, justru rakyat ditarik dengan pajak,” pungkasnya, yang mungkin bisa menjadi motivasi publik di daerah untuk segera bergerak.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
