MediaUmat – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Achmad Nur Hidayat menjelaskan akar ketimpangan yang terjadi di Indonesia (roots of the cause) adalah ideologi yang memberikan atau memanjakan pemilik modal kemudian menindas masyarakat bawah bekerja.

“Akar ketimpangan ini adalah karena konsep atau ideologi ekonomi yang memang memberikan atau memanjakan kelompok-kelompok atas dalam hal ini adalah pemilik modal dan kemudian menindas quote unquote (dalam tanda kutip) kepada masyarakat bawah bekerja dan kalangan buruh lainnya,” ujarnya dalam Diskusi Publik: Ekonomi Tumbuh, Kesenjangan Tetap Tinggi, Kenapa? yang tayang di kanal YouTube Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA Channel), Rabu (2/7/2025).

Achmad mempertanyakan ada negara-negara yang menerapkan sistem kapitalisme itu tidak mengalami masalah ketimpangan.

“Saya katakan 100% tidak ada. Jadi ketimpangan ini satu yang embedded (tertanam) yang tidak bisa kita lepaskan ketika kita menerapkan satu konsep filosofi ekonomi yang memanjakan atau memberikan karpet merah kepada pemilik modal,” tegasnya.

Menurutnya, itu yang menjadi satu akar ketimpangan dan persoalannya adalah bagaimana negara-negara yang menerapkan sistem kapitalisme yang tidak bisa berusaha menghindarkan atau memperkecil gap itu.

“Ada yang menggunakan konsep memberikan subsidi yang besar kepada warga negaranya seperti yang terjadi di konsep welfare state (negara kesejahteraan) Uni Eropa,” kata Achmad.

Uni Eropa memberikan satu subsidi besar kepada masyarakatnya sambungnya, agar yang marginal itu tidak terlalu besar diberikanlah sebanyak-banyaknya bantuan dan sebagainya.

“Kemudian berkembang di suatu persoalan yang tadinya ingin menghindarkan gap tetapi yang terjadi adanya moral hazard (bahaya moral) dari masyarakatnya sehingga muncullah kemudian gerakan untuk mengembalikan revised policy (kebijakan yang direvisi) supaya subsidi itu dikurangi seperti yang terjadi di Itali dan Yunani,” jelasnya.

Menurutnya, pemberian subsidi yang besar-besaran yang tidak seimbang dengan penerimaan negaranya memaksa negara itu harus melakukan pengetatan.

Ia menilai dalam konteks globalnya seperti itu. “Dan ini terus terjadi ketimpangan ini ketika kita belum menyadari bahwa akar persoalan itu adalah dari persoalan filosofi ekonomi yang diterapkan oleh negara dan global,” pungkas Achmad.[] Muhammad Nur

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat