AEPI Bantah Erick Tochir Soal Laba BUMN
Mediaumat.id- Pernyataan Menteri BUMN Erick Tochir yang mengklaim laba bersih BUMN tahun 2021 paling tinggi (Rp126 triliun) disanggah Peneliti Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng.
“Belum tentu. Karena jumlah laba bersih BUMN itu masih simpang siur,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Rabu (8/6/2022).
Daeng mengungkap laporan keuangan BUMN pun masih banyak yang belum selesai dan belum dipublikasikan karena belum beres. “Mungkin masih butuh banyak penyesuaian. Boleh jadi laba bersih itu masih asumsi di atas asumsi,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan masalah Garuda Indonesia yang sebelumnya mengklaim untung, tapi setelah dicek ternyata perusahaan ini membuat asumsi untung yang tidak berdasar. “Belakangan Garuda pun bangkrut tak bisa diselamatkan lagi agar bisa seperti semula,” tuturnya.
Daeng memperkirakan kalau pun benar BUMN untung sebesar itu, maka keuntungan itu boleh jadi belum ada uangnya. Masih keuntungan di atas kertas. “Mengapa? Karena harus diingat bahwa sebagian besar keuntungan BUMN sudah pasti datang dari kelompok BUMN perbankan. Hebat dong bank-bank BUMN?” ujarnya.
Ia menilai justru keuntungan yang datang dari perbankan itu membahayakan. Dana bank selama ini banyak mengalir ke surat berharga negara (SBN). “Secara keseluruhan dana bank di SBN mencapai Rp1600-an triliun. Paling besar berasal dari bank BUMN tentunya,” terangnya.
Menurut Daeng, wajar saja bank BUMN dapat laba bersih besar, karena dari SBN bank, bank BUMN mendapat bunga besar. Sekitar Rp100 triliun lebih dari nilai penempatan dana bank di SBN. “Bank-bank BUMN kebagian paling besar dari keuntungan menempatkan uang bank untuk dipakai belanja APBN,” ungkapnya.
Dia menilai ini sangat bahaya, uang bank tidak mengalir ke masyarakat, tidak diinvestasikan di sektor real, tidak buat bangun industri atau UMKM, bukan buat biayai digitalisasi atau climate change. “Uang bank digunakan oleh pemerintah untuk menggaji pegawai negeri, menggaji para menteri, menggaji anggota DPR, dll kegiatan rutin pemerintah,” jelasnya.
Ia mengungkap, pemerintah makan gaji dari utang. “Jelas ini bahaya,” tegasnya.
Menurutnya, hal ini akan membuat ekonomi ambruk. “Karena bank harusnya berfungsi sebagai agen pembangunan malah sibuk mencari bunga dengan memberi utang kepada pemerintah,” terangnya.
Bahkan ia memperkirakan bahayanya lagi kalau sampai dana bank ini tidak bisa dibayar oleh pemerintah maka berantakan seluruh ekonomi Indonesia, bukan hanya bank yang bahaya. Sebagai catatan bahwa bukan hanya dana bank yang dipakai pemerintah, tapi dana haji, dana Jamsostek, dana Taspen, dana asuransi BUMN dan lain sebagainya. “Nanti bagaimana ini pemerintah bayarnya?” Daeng mempertanyakan.
“Mudah mudahan tahun depan ada rezeki nomplok,” pungkasnya.[] Raras
