MediaUmat – Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi menyatakan ada bukti konkret bahwa genosida Palestina merupakan hasil langsung dari sistem, nilai, dan struktur politik demokrasi Amerika Serikat (AS).
“Ada bukti konkret bahwa genosida Palestina merupakan hasil langsung dari sistem, nilai, dan struktur politik demokrasi Amerika Serikat,” tuturnya kepada media-umat.com, Senin (23/06/2025).
Ia menyebutkan, ada enam bukti langsung dan tak terbantahkan bahwa genosida Palestina adalah konsekuensi langsung sistem demokrasi AS, bukan hanya sekadar “penyimpangan elite.”
Pertama, sistem demokrasi menghasilkan kebijakan genosida lewat mekanisme legal. Menurutnya dalam sistem demokrasi kebijakan luar negeri ditentukan oleh wakil rakyat di kongres dan senat, bukan raja atau diktator.
“Artinya dukungan terhadap Israel bukan keputusan satu orang tapi hasil sistem demokratis representatif,” tegasnya.
Ia mencontohkan AS mengucurkan lebih empat belas miliar dolar bantuan militer melalui undang-undang resmi yang disetujui parlemen, senat dan presiden.
Kedua, legalitas pembantaian ditetapkan oleh rakyat melalui proses demokratis. Dalam demokrasi, asal disahkan oleh mayoritas parlemen, maka sah secara hukum, meskipun secara moral itu adalah pembantaian. Jika mayoritas ingin mendukung penjajahan, sistem tetap jalan.
“Ini membuktikan demokrasi tak mengenal halal-haram, hanya legal-ilegal,” kritiknya.
Ketiga, demokrasi AS melahirkan keputusan politik imperialis dan militeristik. Dalam demokrasi liberal AS, kata Farid, kebijakan luar negeri dibentuk oleh kolaborasi antara kongres, korporasi senjata (military industrial complex) dan lobi politik seperti AIPAC (American Israel Public Affairs Committee).
“Faktanya AIPAC membiayai kampanye para politisi AS yang pro Israel yang menang secara demokratis, lalu membentuk undang-undang yang mendukung pembantaian di Gaza,” ujarnya.
Keempat, pidato para presiden AS bahwa demokrasi dan dukungan pada Israel adalah satu paket.
Ia mengutip pernyataan Joe Biden yang mengatakan Israel adalah negara demokrasi dan sebagai sesama negara demokrasi Amerika akan selalu mendukungnya.
“Ini bukti eksplisit dukungan terhadap demokrasi sama dengan dukungan terhadap Israel dan sebaliknya,” paparnya.
Lantas ia mengutip pidatonya Donald Trump yang menyebutkan “AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan menangani wilayah itu… menciptakan pengembangan ekonomi yang akan menyediakan jumlah pekerja dan perumahan yang tak terbatas.”
Kelima, Mahkamah Internasional mengatakan negara demokrasi “dituduh genosida”.
Farid menyebut, Nicaragua menggugat Jerman ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2024 dengan perkara menfasilitasi genosida terhadap Palestina lewat dukungan militer ke Israel. Negara demokratis lain AS, Kanada, Inggris, Prancis, “semuanya mendukung Israel dengan legitimasi hukum demokrasi.”
Menurut Farid, hal ini menunjukkan bukan hanya oknum penguasa tapi institusi sistem demokrasi itu sendiri terlibat.
Keenam, secara teori, demokrasi memang membolehkan kekuasaan tanpa kebenaran mutlak. Demokrasi, jelas Farid, menjadikan rakyat sebagai sumber hukum. “Jadi jika mayoritas setuju pada kejahatan, maka sistem menganggapnya sah,” cetusnya.
Ia menegaskan bahwa sistem demokrasi bertolak belakang dengan Islam yang menyatakan “Hukum itu hanyalah milik Allah” (QS Yusuf: 40).
“Bila sistem demokrasi bisa digunakan untuk melegalkan genosida, mendanai penjajahan dan menutup-nutupi kejahatan maka bukan hanya pelakunya yang menyimpang tetapi sistemnya yang rusak. Dan sistem seperti ini tidak layak dipertahankan apalagi diadopsi oleh umat Islam,” pungkasnya.[] Muhammad Nur
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat