Sudan dan Ketegangan dengan Ethiopia

 Sudan dan Ketegangan dengan Ethiopia

Soal:

Pada 9 November 2026, jaringan berita Sudan, Ayin, melansir berikut: “Dengan meluasnya perang Sudan dan meletusnya kembali konflik di Ethiopia utara, meningkat kekhawatiran perbatasan bersama akan menjadi arena terbuka untuk menyelesaikan perselisihan regional yang melampaui dua kubu konflik secara langsung tersebut”. Reuters melaporkan pada 4 November 2026 dari seorang pejabat senior Ethiopia “bahwa negaranya telah menutup konsulat Sudan di kota perbatasan Assosa dan memerintahkan enam diplomatnya untuk pergi dalam waktu 48 jam”. Kantor berita tersebut juga mengutip pejabat Sudan bahwa “pemerintah Sudan membalas dengan menutup konsulat Ethiopia di kota al-Qadharif di Sudan timur dan mengusir para diplomatnya”. Wakil Menteri Luar Negeri Sudan menyatakan dalam sebuah pengarahan yang ia berikan kepada misi diplomatik yang terakreditasi di Sudan bahwa “pangkalan Assosa Ethiopia telah menjadi markas untuk penyediaan senjata dan peralatan bagi Pasukan Dukungan Cepat, selain memfasilitasi perjalanan para kombatan asing dan tentara bayaran ke wilayah Sudan untuk berpartisipasi dalam operasi militer…” (Akhbar as-Sudan -sudanakhbar.com-, 4 November 2026). Apa yang ada di balik ketegangan antara kedua negara ini? Apakah ada peran Amerika Serikat yang menekan pemerintah Sudan untuk duduk bersama pemberontak separatis?

Jawab:

Untuk jelas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, kami paparkan hal-hal berikut:

1. Amerika Serikat merencanakan pemisahan Darfur dari Sudan… Proposal AS, yang disampaikan pada 20 Juni 2026, melalui Utusan Khusus Presiden AS untuk Urusan Arab dan Asia, Mas’ad Boulos, menyerukan Sudan untuk menyerah kepada status quo, di bawah dokumen yang diajukannya yang mencakup pengumuman gencatan senjata kemanusiaan yang komprehensif dan segera pada tingkat nasional untuk jangka waktu 90 hari.. Kami telah menyebutkan dalam Jawab Soal tertanggal 29 Juli 2026, bahwa “gencatan senjata yang dicakup oleh proposal Amerika, dengan dalih memberikan bantuan kemanusiaan, ketika demikian proposal tersebut dengan pemberontak separatis seperti Pasukan Dukungan Cepat (RSF) maka itu mengakui dan melegitimasi entitas mereka berdasarkan status quo mereka… Demikian juga, ketika dokumen tersebut berbicara tentang “pengaturan keamanan, termasuk langkah-langkah untuk proses penarikan dan penempatan kembali pasukan”. Dokumen tersebut menegaskan keberadaan dan keberlanjutan Pasukan Dukungan Cepat dan menghindari pembicaraan tentang pembubaran atau penghapusannya. Bahkan, secara implisit meminta keberlangsungan keberadaan Pasukan Dukungan Cepat ketika menyerukan penempatan kembali Pasukan Dukungan Cepat… Dokumen itu menyamakan antara militer negara tersebut dengan mereka yang berupaya memecahbelahnya seperti Pasukan Dukungan Cepat… Dokumen tersebut menyerukan “proses penarikan militer yang terbatas” dengan dalih “memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan, melindungi warga sipil, dan menyiapkan kondisi yang diperlukan untuk pemulangan pengungsi..”. Ini menegaskan penjagaan atas Pasukan Dukungan Cepat ini tanpa membubarkannya atau mengakhiri keberadaannya.. Dokumen ini juga menegaskan legalitas keberadaan dan dominasi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) ketika menyerukan “memanfaatkan periode gencatan senjata guna bernegosiasi untuk sampai ke gencatan senjata permanen dan memulai proses transisi yang dipimpin oleh otoritas sipil”. Dokumen tersebut tidak menunjuk Pasukan Dukungan Cepat sebagai pasukan separatis atau pemberontak, tetapi lebih mengakui pemerintahan separatis mereka untuk memecah belah Sudan”. Kami katakan, “Perlu diketahui, proposal Amerika baru-baru ini bukanlah hal baru. Ini adalah usulan lama, yang memperbarui proposal Amerika yang dikeluarkan atas nama Kuartet (Amerika Serikat, Arab Saudi, Mesir, dan UEA) pada 12 September 2025, yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan selama tiga bulan yang mengarah pada gencatan senjata permanen”. Ini menegaskan rencana Amerika untuk mengakui kontrol Pasukan Dukungan Cepat atas Darfur, dan yang bertujuan untuk memisahkan wilayah ini…

2. Sudan mengumumkan penolakannya terhadap dokumen Boulos Amerika, dan siap untuk menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Kami katakan di Jawab Soal yang kami publikasikan pada 29/7/2026 : “… Tanggapan Sudan datang pada 25/6/2026 terhadap proposal terbaru Amerika yang dikeluarkan pada 20/6/2026, dan rinciannya dipublikasikan belakangan. Jaringan al-Jazeera pada 10/7/2026 dengan mengutip sumber-sumber resmi Sudan melaporkan, tanggapan pemerintah Sudan terhadap proposal terbaru Amerika. Sumber-sumber ini menyatakan “…dan bagian kedua dari tanggapan pemerintah Sudan mencakup: “penarikan Pasukan Dukungan Cepat dari kota-kota dan dikumpulkan di lokasi-lokasi tertentu dalam tiga tahap: Tahap pertama akan dilaksanakan dalam waktu 30 hari dan mencakup penarikan dari wilayah Nil Biru, Negara Bagian Kurdufan Utara, dan Darfur Utara dan Tengah Barat Darfur. Tahap kedua akan dimulai 30 hari setelah selesainya tahap pertama, dengan penarikan Pasukan Dukungan Cepat dari kota-kota di Negara Bagian Kurdufan Barat dan Darfur Selatan. Tahap ketiga akan dimulai 30 hari setelah pelaksanaan tahap kedua dan mencakup penarikan dari Negara Bagian Kurdufan Timur dan Kurdufan Selatan. Titik berkumpul ditetapkan di Kauda, ​​benteng Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N) yang dipimpin oleh Abdul Aziz al-Hilu, yang bersekutu dengan Pasukan Dukungan Cepat…”. Tuntutan pemerintah Sudan dengan penarikan Pasukan Dukungan Cepat dari kota-kota yang telah mereka kontrol dan kemudian ditempatkan kembali di lokasi-lokasi tertentu adalah pengakuan keberadaan mereka dan tidak membubarkan mereka dan mengakhiri keberadaan mereka… Perlu dicatat bahwa Pasukan Dukungan Cepat tidak mudah memenuhi tuntutan pemerintah untuk menarik diri dan tidak pula untuk bernegosiasi; jika tidak, niscaya mereka tidak memberontak, tidak melakukan aksi-aksi kekejaman, dan tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, serta yang menyebabkan kerusakan dan pengungsian jutaan orang. Tidak lain masalah tersebut tidak dapat diselesaikan kecuali dengan tekad untuk menghancurkan mereka sepenuhnya dengan menggunakan kekuatan militer”, selesai.

3. Pada 23 September 2026, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan yang mengatakan: “Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat serta kepemimpinan mereka tidak mewakili pemerintahan konstitusional Sudan.” Departemen Luar Negeri AS mengklaim dalam pernyataannya bahwa mereka “berupaya memulihkan perdamaian dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat Sudan.” Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa mereka “berulang kali menyerukan kepada kedua belah pihak untuk menerima gencatan senjata kemanusiaan tanpa syarat dan berkomitmen dengan dialog politik komprehensif yang mengarah pada transisi ke pemerintahan sipil”… (al-Jazeera, 23 September 2026). Pernyataan ini ditujukan kepada al-Burhan sendiri, karena ia adalah panglima angkatan bersenjata, salah satu lembaga negara resmi, dan ia orang yang memimpin negara secara politik atas nama Dewan Kedaulatan Kepresidenan. Ini merupakan ancaman terhadapnya dengan penarikan pengakuan atas kepemimpinannya dikarenakan ia adalah seorang pemimpin militer, bukan politisi, dan ia konsern agar diakui oleh AS dan yang lain sebagai presiden resmi Sudan.

4. Kemudian muncul tekanan lain yang digunakan oleh Amerika. AS menolak memberi al-Burhan visa untuk datang ke New York dan berpidato di Majelis Umum PBB selama pertemuan tahunan reguler PBB pada September 2026 karena ia adalah perwakilan resmi tertinggi Sudan, seperti semua kepala negara dan perwakilan negara anggota lainnya yang hadir ke New York… Hal itu dikaitkan dengan penerimaan al-Burhan atas proposal Amerika untuk gencatan senjata dalam jangka waktu 90 hari dan apa yang dicakup oleh dokumen Boulos utusan Presiden AS… Al-Burhan memahami hal itu sebagai tekanan terhadapnya dari Amerika tuannya supaya ia menerima pemecahan negaranya ketika ia menerima (menyetujui) proposal AS itu. Pada 26 September 2026, ia menjawab, “Negara ini tidak akan menyerah pada tekanan atau pemerasan apa pun”. Dan ia mengatakan, “Tujuan kami adalah untuk membersihkan seluruh Sudan, termasuk Darfur, dari para preman ini” (Anadolu Agency, 26 September 2026). Perlu dicatat bahwa dialah yang menelantarkan Darfur ketika menarik pasukan dari sana tanpa perlawanan berarti, seperti yang diperintahkan oleh Amerika dengan dalih bahwa penarikan itu bersifat sementara. Namun, hal itu justru menjadi pengakuan dan pengumuman negara bagian terpisah di Darfur. Dan sekarang al-Burhan berkata, “Tujuan kami adalah membersihkan seluruh Sudan, termasuk Darfur, dari para preman ini”!

5. Setelah semua tekanan diplomatik yang dilakukan oleh AS kepada pemerintah Sudan yang dipimpin oleh al-Burhan Ketua Dewan Kedaulatan ini, tampak AS sekarang ingin menekannya melalui Ethiopia… Inilah sebabnya mengapa Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, saat merayakan diperolehnya 12 jet tempur Sukhoi Rusia oleh negaranya pada akhir Oktober, menyatakan “bahwa pesawat tersebut akan meningkatkan kemampuan pencegahan strategis negaranya. Namun, kepemilikan jet tempur ini dan eskalasi diplomatik tidak berarti bahwa konfrontasi skala penuh dengan Sudan akan segera terjadi, dan bahwa pembicaraan tentang perang langsung pada tahap ini masih terlalu dini, mengingat beban yang akan ditimbulkannya bagi kedua belah pihak” (Akhbar as-Sudan -sudanakhbar.com-, 4 November 2026). Pernyataan ini di dalamnya ada isyarat bahwa ia siap untuk melancarkan perang terhadap Sudan. Jadi pernyataan itu mengandung ancaman, terutama jika dikaitkan dengan pembicaraan tentang Ethiopia memperoleh pesawat tempur canggih. Hal ini menyusul laporan yang dikeluarkan oleh Dewan Kedaulatan Sudan pada 1 November 2026 bahwa “Sudan telah mendeteksi 70 serangan antara Februari dan Oktober 2026 yang berasal dari lokasi peluncuran di Ethiopia, yang melibatkan 187 pesawat nirawak”. Laporan tersebut disusun oleh Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan intelijen militer dan intelijen umum di Sudan. Pernyataan itu juga menyatakan bahwa “serangan-serangan itu mengakibatkan jatuhnya 484 korban sipil, termasuk korban tewas dan luka-luka, dan menyebabkan terbunuhnya 176 rekrutan tentara di wilayah Nil Biru dan Khartoum dan tempat lain, yang menargetkan rumah sakit, daerah pemukiman, dan fasilitas bahan bakar dan listrik”… “Sudan menimpakan kepada Ethiopia tanggung jawab internasional atas operasi lintas batas dan menuntut agar Ethiopia segera menghentikan serangan terhadap wilayahnya dan menutup fasilitas Ethiopia yang digunakan oleh Pasukan Dukungan Cepat”… “Dan Sudan berusaha menuntut pertanggungjawaban dan mendapatkan kompensasi atas kerusakan dan kehancuran yang disebabkan oleh tindakan-tindakan itu”, mengisyaratkan bahwa “serangan menargetkan keluarga pengungsi di Wad al-Mahi di Negara Bagian Nil Biru bulan lalu, yang mengakibatkan terbunuhnya 30 orang warga sipil, di antaranya 26 wanita dan 4 anak-anak”… (AFP, al-Jazeera, 1/11/2026). Rezim di Sudan tetap bungkam selama sepuluh bulan, kemudian sekarang tiba-tiba berdiri dan mengumumkan bahwa drone yang diluncurkan dari Ethiopia telah membunuh dan melukai ratusan warga sipil dan personel militer, serta menyebabkan kerusakan pada pembangkit listrik dan infrastruktur! Dan rezim Sudan menuntut agar Ethiopia menghentikan serangan-serangan ini, menutup fasilitas-fasilitas milik Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF) separatis pemberontak, dan membayar kompensasi tanpa membalas serangan-serangan tersebut! Ini menunjukkan kelonggaran dan kelemahan rezim Sudan, yang membuat pihak lain semakin berani melawannya, menyerangnya, dan mendukung lawan-lawannya serta pemberontak separatis.

6. Pihak yang paling banyak dirujuk oleh rezim Sudan adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang justru bekerja melawan rezim Sudan dan menyerunya untuk bernegosiasi dengan kelompok separatis sebagai pendahuluan untuk mengakui mereka dan berbagi negara dengan mereka. Pada 1 November 2026, Kementerian Luar Negeri Sudan mengumumkan telah mengajukan pengaduan terhadap Ethiopia kepada Dewan Keamanan PBB dan Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika. Amjad Farid, penasihat kepala Dewan Kedaulatan Sudan, menyatakan bahwa “Ethiopia berusaha menyeret Sudan ke dalam konfrontasi langsung, dan Khartoum telah mengajukan pengaduan resmi kepada Dewan Keamanan PBB terhadap Addis Ababa terkait sebagai pihak yang ada dibelakang serangan pesawat tak berawak yang menargetkan wilayah Sudan”. Ia mengatakan, “Sudan telah mengkonfirmasi bahwa pesawat tak berawak tersebut diluncurkan dari wilayah Ethiopia, dan pengaduan tersebut mencakup detail dan bukti mengenai serangan-serangan itu” (al-Arabiya, 2 November 2026). Sebelumnya, pada 28 Oktober 2026, Menteri Pertahanan Sudan mengatakan kepada Kantor Berita Sudan bahwa “lebih dari 20 negara berpartisipasi dalam perang yang sedang berlangsung di Sudan melalui dukungan logistik, tentara bayaran, pendanaan, dan drone untuk Pasukan Dukungan Cepat”. Jika penguasa Sudan menyadari bahwa ada konspirasi besar yang sedang direncanakan terhadap negara tersebut, maka menjadi kewajiban bagi mereka untuk menghancurkan Pasukan Dukungan Cepat dan memutus tangan-tangan pihak luar yang mempermainkan nasib negara, dan untuk mengumumkan mobilisasi umum karena apa yang dilakukan Ethiopia posisinya adalah deklarasi perang terhadap Sudan, bukan malah merujuk kepada Dewan Keamanan yang dipimpin oleh Amerika dan didukung oleh negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan lainnya, yang mereka semuanya berkonspirasi melawan Sudan untuk memecah belahnya!

7. Menyusul tuduhan-tuduhan terhadap Ethiopia dan pengajuan pengaduan terhadapnya ke Dewan Keamanan, ketegangan antara kedua negara meningkat, yang menyebabkan tindakan diplomatik terhadap satu sama lain. Reuters melaporkan pada 4 November 2026 mengutip dari seorang pejabat senior Ethiopia yang menyatakan, “Negaranya menutup konsulat Sudan di kota perbatasan Assosa dan memerintahkan enam diplomat yang bekerja di sana untuk pergi dalam waktu 48 jam”. Kantor berita tersebut juga mengutip pejabat Sudan yang mengatakan, “Pemerintah Sudan membalas dengan menutup konsulat Ethiopia di kota al-Qadharif di Sudan timur dan mengusir para diplomat yang bekerja di sana”. Wakil Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Duta Besar Muawiyah Utsman Khalid, menyatakan dalam sebuah pengarahan kepada misi diplomatik yang terakreditasi di Sudan bahwa “pangkalan Assosa Ethiopia telah menjadi pusat untuk memasok Pasukan Dukungan Cepat dengan senjata dan peralatan, selain memfasilitasi perjalanan para kombatan asing dan tentara bayaran ke wilayah Sudan untuk berpartisipasi dalam operasi militer” (Akhbar as-Sudan -sudanakhbar.com-, 4 November 2026). Ethiopia adalah pihak yang bersalah dan agresor. Meski demikian, ia bertindak seolah-olah sebagai korban yang diserang, menutup konsulat Sudan sebagai protes terhadap tuduhan dan pengaduan yang diajukan terhadapnya… Sementara Sudan puas mencukupkan diri dengan respons diplomatis yang semisal, dan tidak menyerang pangkalan-pangkalan di Ethiopia yang darinya serangan terhadap Sudan diluncurkan!

8. Begitulah, tampak bahwa eskalasi ketegangan dengan Ethiopia memiliki tujuan yang terkait dengan rencana Amerika untuk memisahkan Darfur, meskipun Ethiopia memiliki kepentingan domestik lainnya dalam konspirasi melawan Sudan tersebut. Ethiopia tidak melakukan campur tangan di Sudan kecuali atas instruksi Amerika. Ethiopia sebelumnya telah mendukung pemisahan Sudan Selatan. Bagian dari kepentingan Ethiopia adalah melakukan dan berpartisipasi dalam ancaman terhadap Sudan dan berkonspirasi melawannya karena ada krisis bendungan an-Nahdhah (Grand Ethiopian Renaissance-GERD). Bendungan yang dibangun oleh Ethiopia itu merugikan Sudan, sebagaimana juga merugikan Mesir, dan kedua negara itu menentangnya, dan bendungan itu melanggar perjanjian pembagian air antara ketiga negara. Bendungan tersebut telah menjadi lubang konflik di kawasan itu, yang digali oleh Amerika setelah mendorong Ethiopia untuk membangunnya sejak tahun 2011. Hal ini memungkinkan Amerika untuk campur tangan dan memperkuat pengaruhnya di negara-negara ini dengan memicu konflik dan perselisihan di antara negara-negara tersebut sehingga negara-negara itu akan merujuk kepada Amerika dan Amerika pun tetap memegang kontrol di situ. Oleh karena itu, dinyatakan dalam putaran kedua pertemuan Mekanisme Konsultatif 2+2 antara Sudan dan Mesir (yaitu, empat menteri luar negeri dan irigasi dari kedua negara) pada tanggal 2 November 2026: “Kedua negara menegaskan penolakan mereka terhadap ancaman apa pun terhadap persatuan dan integritas Sudan, dan menegaskan tekad mereka untuk memperkuat koordinasi bersama untuk memulihkan stabilitas di Sudan. Mereka sepakat tentang perlunya mempertahankan keamanan air untuk kedua negara yang berada di hilir sungai Nil itu dan menjaga hak dan penggunaan air mereka sepenuhnya berdasarkan perjanjian 1959, dan tidak mengizinkan pelanggaran apa pun terhadap hak-hak tersebut. Mereka sepakat bahwa bendungan Ethiopia secara unilateral… memiliki konsekuensi serius dan merupakan ancaman berkelanjutan bagi kedua negara yang berada di hilir sungai Nil itu…” (al-Araby al-Jadeed, dan Akhbar az-Zul -alzool.news- Sudan, 2 November 2026). Termasuk bagian dari kepentingan Ethiopia untuk melemahkan Sudan sehingga Sudan tidak dapat berkeberatan terhadap proyek-proyek yang dilakukan Ethiopia yang merugikan Mesir dan Sudan… Hal ini juga melemahkan Mesir karena Mesir tidak dapat menghadapi Ethiopia ketika kehilangan front Sudan dan menjadi berada jauh dari perbatasan Ethiopia.. Fakta bahwa rezim Mesir tidak bertindak sejak awal untuk mencegah pembangunan bendungan ini dan menunggu hingga selesai dibangun hingga mulai bersuara, hal itu menunjukkan kurangnya keseriusannya dalam melaksanakan tindakan apa pun dan tunduk pada perintah Amerika untuk tidak bergerak.

9. Begitulah, Amerika Serikat memasukkan faktor tekanan baru terhadap Sudan untuk memecah-belah negara tersebut, termasuk di antaranya memisahkan Darfur… Mulai dari pernyataan Amerika yang menyamakan tentara militer Sudan dengan Pasukan Dukungan Cepat.. hingga proposal Boulos.. hingga larangan visa yang dikenakan terhadap al-Burhan.. dan akhirnya memasukkan Ethiopia sebagai wasilah tekanan yang baru… Semua itu untuk menyiapkan kondisi bagi pemisahan Darfur, seperti yang dilakukan di Sudan Selatan! Tidak dapat diharapkan dari penguasa Sudan akan mengambil tindakan serius untuk merebut kembali Darfur dan mencegah pemisahannya. Sebaliknya penguasa Sudan malah menjadikan pasukan mereka berperang di daerah-daerah lain untuk menipu rakyat agar percaya bahwa mereka merebut kembali wilayah di sana-sini, dan bahwa putaran terakhir akan ke arah Darfur… Semua ini adalah tipu daya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan Hamidati dan Pasukan Dukungan Cepatnya atas wilayah Darfur, sebagai pendahuluan untuk pemisahannya. Sebab siapa pun yang ingin mencegah hal itu akan mengarahkan serangannya ke tempat penyakit, yaitu wilayah Darfur, sehingga ia memobilisasi semua kekuatannya dan bergerak ke Darfur sendiri untuk melenyapkan kepala kejahatan di sana. Berikutnya, wilayah lain yang dikuasai oleh Hamidati dan Pasukan Dukungan Cepatnya akan secara otomatis jatuh dan tidak lagi punya pengaruh apapun. Karena para penguasa itu adalah agen yang menjalankan keinginan Amerika dan membawa negara ini ke keadaan saat ini, maka tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dari mereka. Oleh karena itu, wajib berjuang untuk menjatuhkan mereka dan mendatangkan kepemimpinan politik yang tulus dan sadar dari umat… kepemimpinan Hizbut Tahrir, untuk mendeklarasikan al-Khilafah dan menerapkan hukum-hukum Islam tentang para pelaku bughat, orang-orang yang tidak patuh, para pemberontak, para agen, dan para separatis; sehingga melindungi negeri dari kejahatan musuh baik internal maupun eksternal, dan mewujudkan keamanan dan rasa aman, keselamatan, dan perlindungan bagi warganya yang telah mengungsi akibat perang kotor ini.

Ini akan terjadi, dengan izin Allah, sebagai pembenaran sabda Nabi kita saw. sebagaimana diriwayatkan oleh imam Ahmad, ath-Thayalisi, dan al-Bazzar:

«ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»..

“Kemudian akan ada Khilafah berdasarkan manhaj kenabian”...

Hal itu akan dicapai melalui usaha orang-orang mukmin dan dengan pertolongan Zat Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُم * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal-amal mereka” (TQS Muhammad [47]: 7-8).

01 Jumada ats-Tsani 1448 H

11 November 2026 M

Sumber: hizb-ut-tahrir.info

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat

Share artikel ini:

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *