Eropa Demo Besar-Besaran, Akibat Kapitalisme Gagal Mengurus Rakyat

MediaUmat – Aksi demo besar-besaran yang terjadi di Prancis, Italia, Albania, Spanyol, Portugis, dan Belgia, menurut Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana akibat kegagalan sistem kapitalisme dari negara-negara tersebut dalam mengurus rakyatnya.

“Apa yang terjadi di negara-negara tersebut adalah kegagalan sistemik negara dalam meriayah (mengurus) urusan rakyatnya (ri’ayah asy-syu’un),” ujarnya kepada media-umat.com, Rabu (28/10/2026).

Menurutnya, negara-negara sekuler kapitalis gagal memberikan jaminan kesejahteraan dasar—seperti perumahan, pendidikan, jaminan hari tua (pensiun), dan stabilitas ekonomi—sehingga rakyat mengalami tekanan hidup yang parah dan melahirkan ketidakpercayaan akut terhadap penguasa serta sistem yang berjalan.

Budi mengungkap, akar masalah dari seluruh krisis di negara-negara Eropa tersebut bermuara pada satu titik esensial yang sama, yaitu penerapan sistem kapitalisme-sekuler.

“Penerapan sistem ini meniscayakan negara-negara untuk menyerahkan sektor-sektor publik yang vital (seperti perumahan, pendidikan, dan jaminan sosial) kepada mekanisme pasar bebas dan kepentingan para pemilik modal (kaum kapitalis). Akibatnya, kebutuhan pokok rakyat diperlakukan sebagai komoditas pencari keuntungan, bukan sebagai kewajiban negara untuk menyediakannya secara gratis atau terjangkau,” ungkapnya.

Dalam sistem kapitalis, kata Budi, penguasa dan parlemen tidak berfungsi sebagai pelayan rakyat yang amanah, melainkan sebagai alat legitimasi kebijakan oligarki dan korporasi.

“Ketika krisis ekonomi global atau inflasi terjadi, beban krisis selalu dilemparkan kepada pundak rakyat melalui pemotongan anggaran publik, kenaikan harga, dan pengetatan fasilitas sosial, sementara kekayaan dan aset strategis tetap terkonsentrasi di segelintir elite,” tandasnya.

Pelajaran Penting

Bagi rakyat Indonesia, kata Budi, pelajaran pentingnya, rakyat harus sadar bahwa sistem demokrasi-kapitalis di mana pun di dunia—baik di Barat maupun di negeri berkembang seperti Indonesia—memiliki cacat bawaan yang sama yakni melahirkan ketimpangan, mengomersialkan hak-hak dasar rakyat (pendidikan, kesehatan, perumahan, energi), dan melindungi kepentingan para pemilik modal.

“Sehingga dengan demikian, ketika rakyat terus-menerus dibebani oleh kenaikan harga bahan pokok, mahalnya biaya pendidikan, sulitnya mendapatkan hunian layak, serta kebijakan ekonomi yang tidak berpihak, maka berpotensi memunculkan letupan sosial (protes massal), dan tinggal menunggu waktu. Rakyat Indonesia harus cerdas secara politik (siyasi) untuk tidak terjebak pada pergantian rezim semata, melainkan menuntut perubahan mendasar pada sistem pengurusan negara,” katanya.

Bagi pemerintah Indonesia, Budi mengatakan, pelajaran pentingnya adalah, bahwa pemerintah wajib menjadikan kasus di Eropa sebagai warning (peringatan keras) bahwa mengabaikan kesejahteraan rakyat dan menyerahkan hajat hidup orang banyak pada mekanisme pasar bebas adalah bom waktu sosial.

“Pemerintah harus kembali kepada hakikat kekuasaan yang benar, yaitu mengemban amanah ri’ayah (pengurusan total). Negara harus hadir secara langsung menjamin kebutuhan dasar rakyatnya (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan) tanpa boleh lepas tangan atau menyerahkannya kepada hukum rente kapitalistik. Tanpa perbaikan mendasar ini, ketidakpuasan sosial yang membara di Eropa cepat atau lambat dapat mereplikasi diri di negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya dikabarkan, rakyat di Prancis, Italia, Albania, Spanyol, Portugis, dan Belgia turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran yang sebagian berujung bentrokan dan penjarahan, karena menanggung berbagai persoalan krusial yang langsung menimpa hajat hidup mereka.

Di Prancis, demonstrasi masif yang melibatkan ratusan ribu orang memprotes kebijakan pemerintah yang memicu krisis sosial-ekonomi.

Di Italia, ribuan warga turun ke jalan di berbagai kota besar (Milan, Roma, Turin, Napoli, dll.) yang berujung bentrokan fisik dengan aparat penegak hukum dan penahanan ratusan orang.

Di Albania, protes keras anti-pemerintah di Tirana yang berujung penembakan gas air mata, penyerangan gedung-gedung pemerintah, serta jatuhnya korban luka dari pihak demonstran maupun polisi.

Di Spanyol, kemarahan publik terkait krisis perumahan, biaya hidup, serta tuntutan kaum pensiunan agar kenaikan pensiun disesuaikan dengan inflasi aktual guna mencegah privatisasi sistem pensiun publik.

Di Portugis, krisis keterjangkauan perumahan yang sangat akut (harga rumah melonjak dua kali lipat sejak 2017 dan sewa yang mencekik kaum muda), memicu aksi protes mendirikan tenda-tenda perlawanan di Ibu Kota Lisbon.

Dan di Belgia, protes atas kurangnya pendanaan publik untuk sektor pendidikan serta penolakan terhadap tindakan represif dan kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.[] Achmad Mu’it

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat