Perspektif Pengelolaan BPJS Harus Diubah, Solusi Kapitalistik Gagal Atasi Krisis
MediaUmat – Pemerintah dinilai harus mengubah cara pandang dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan BPJS dari orientasi bisnis menjadi bentuk pelayanan penuh negara kepada rakyat, alih-alih terus menerapkan kebijakan tambal sulam yang membebani masyarakat.
Penilaian tersebut mengemuka dari pandangan para narasumber dalam Diskusi Publik: BPJS Defisit, Bagaimana Kesehatan Umat Seharusnya? yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA Channel), Kamis (22/10/2026).
Praktisi Kesehatan Ilman Silanas, yang hadir sebagai salah satu narasumber, membeberkan bahwa karut-marut defisit BPJS Kesehatan yang terus berulang berakar dari sudut pandang pengelolaan yang keliru. Selama ini, pelayanan kesehatan dipandang sebatas untung-rugi dan disandarkan penuh pada iuran peserta.
“Kalau memang hanya dilihat dari perspektif untung dan rugi, sebenarnya ini tidak bisa sekadar dikuantifikasi berdasarkan kepada pembiayaan nominal uang, karena ini adalah bagian dari pelayanan negara kepada rakyatnya,” tegas Ilman.
Akibat orientasi bisnis tersebut, kebijakan yang diambil kerap melenceng. Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) hingga ancaman kenaikan iuran dinilai gagal menyentuh akar masalah. Ilman mengungkap, arus kas BPJS mengalami defisit struktural bulanan dengan selisih pengeluaran klaim dan pemasukan mencapai sekitar Rp2 triliun per bulan atau Rp24 triliun setahun, memicu ancaman gagal bayar ke fasilitas kesehatan.
Alih-alih membenahi akarnya, langkah penutupan defisit melalui kenaikan iuran maupun pajak selama ini pun dinilai keliru, sebab hanya akan memperberat beban rakyat.
Solusi Sistemik
Masih dalam forum yang sama, Ekonom dari Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Muhammad Hatta, S.E., M.Si., menilai pemerintah hingga sekarang masih setengah hati menyelesaikan persoalan klasik ini.
“Tampaknya pemerintah masih belum serius menyelesaikan ini,” ujarnya.
Senada dengan narasumber sebelumnya, Hatta menyebut krisis BPJS berakar dari sistem kapitalistik yang menyerahkan penguasaan sumber daya alam (SDA) kepada individu atau oligarki, sementara negara berdalih kekurangan anggaran dan membebani pungutan kepada rakyat.
Padahal, di dalam sistem Islam, kesehatan bersama pendidikan dan keamanan merupakan tiga pilar kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi oleh negara secara langsung guna menghindari lingkaran kemiskinan (vicious circle).
Untuk menuntaskannya hingga ke akar, terlebih dahulu ia membandingkan alokasi anggaran fungsi kesehatan dalam APBN yang berada di kisaran Rp245 triliun dengan potensi besar dari sektor pengelolaan kekayaan alam. Menurutnya, pembiayaan tersebut akan menjadi sangat mudah jika ditopang langsung dari pendapatan SDA.
“Sementara kalau kita mengacu kepada APBN atau RAPBN 2027 yang sekitar Rp245 triliun itu kalau menggunakan dana batu bara ini tentu sangat enteng, sangat mudah,” ungkapnya.
Sebagai catatan, nilai ekspor dan penerimaan dari sektor batu bara nasional sendiri setiap tahunnya kerap mencatatkan angka fantastis hingga ratusan triliun rupiah, jauh melampaui alokasi belanja kesehatan negara.
Kendati demikian, solusi ini mustahil terwujud di bawah cengkeraman sistem kapitalistik yang memposisikan SDA sebagai kepemilikan privat, bukan milik umat. Oleh karena itu, Hatta mengingatkan agar pemerintah menghentikan kebijakan parsial yang hanya memperpanjang krisis.
“Kalau masih tambal sulam seperti sekarang, enggak akan selesai, hanya akan memperpanjang persoalan,” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
