Ahmad Sastra: Keberhasilan Pemerintah Bukan Sekadar Banyaknya Program

MediaUmat – Dalam setiap pemilihan umum, janji politik merupakan salah satu instrumen utama untuk memperoleh mandat rakyat, Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. Ahmad Sastra menegaskan, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi penderitaan rakyat.

“Dalam perspektif Islam, amanah kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Karena itu, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar menghadirkan keadilan, mengurangi penderitaan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga martabat masyarakat,” tuturnya kepada media-umat.com, Rabu (28/10/2026).

Ia menjelaskan, kinerja pemerintah perlu dievaluasi berdasarkan indikator yang objektif, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, inflasi, daya beli masyarakat, dan kualitas layanan publik. Kenaikan harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, serta terbatasnya lapangan kerja menjadi persoalan yang langsung dirasakan rakyat dan patut menjadi bahan evaluasi kebijakan.

“Dari perspektif masyarakat, pengalaman sehari-hari seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, layanan kesehatan, atau kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak sering kali menjadi ukuran langsung terhadap keberhasilan pemerintah. Karena itu, ketika sebagian warga masih merasakan tekanan ekonomi, munculnya kritik terhadap efektivitas kebijakan merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat,” jelasnya.

Menurut Ahmad, program pemerintah berskala besar juga membutuhkan tata kelola yang transparan, pengawasan efektif, dan evaluasi berbasis bukti. Besarnya anggaran maupun luasnya cakupan penerima manfaat tidak otomatis menjamin keberhasilan apabila pelaksanaannya tidak efisien dan kekurangan program tidak segera diperbaiki.

“Karena itu, setiap evaluasi terhadap program pemerintah perlu bertumpu pada data yang dapat diverifikasi, audit independen, dan hasil pengawasan lembaga yang berwenang. Dengan cara demikian, kritik tidak berhenti pada penolakan, tetapi menjadi masukan konstruktif bagi perbaikan kebijakan,” ungkapnya.

Ia menilai, keterbukaan terhadap kritik merupakan tanda kedewasaan seorang pemimpin. Dalam Islam, prinsip syūrā atau musyawarah mengajarkan pentingnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, dan koreksi. Tanpa keterbukaan tersebut, musyawarah sulit berjalan secara bermakna.

“Islam mengajarkan pentingnya syūrā atau musyawarah dalam penyelenggaraan pemerintahan: ‘Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka’ (QS asy-Syūrā: 38). Musyawarah hanya dapat berjalan apabila terdapat ruang bagi kritik, saran, dan perbedaan pendapat yang disampaikan secara bertanggung jawab,” paparnya.

Ahmad Sastra menambahkan, kritik yang disampaikan dengan dasar yang benar dan niat memperbaiki merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat. Dalam perspektif Islam, hal itu sejalan dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk ketika penguasa melakukan kekeliruan.

“Kritik atau amar ma’ruf nahi munkar adalah tanda cinta rakyat kepada penguasa. Penerimaan atas kritik juga bagian dari kedewasaan seorang pemimpin,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti mekanisme muhasabah lil hukkam, yaitu mengoreksi penguasa, dalam sistem khilafah. Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan penguasa menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan Islam. Ia menyayangkan apabila kritik masyarakat justru dipandang sebagai ancaman atau bentuk kebencian terhadap pemimpin.

“Dalam sistem khilafah, mekanisme muhasabah lil hukkam bisa berjalan dengan ideal. Ironinya, negeri ini yang konon katanya demokrasi, kritik rakyat justru dianggap sebagai ancaman dan bentuk kebencian. Mestinya negeri ini segera kembali ke Islam secara kaffah dalam mengurus segala urusan negeri dan rakyat. Sebab, di situlah letak keberkahan dari Allah,” pungkasnya.[] Lukman Indra Bayu

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat