MSPI: Biaya Politik Mahal, Jerumuskan Penguasa Hasil Pemilihan
MediaUmat – Tersangka korupsi Bupati Pati Sudewo yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, menurut Peneliti Masyarakat Sosial Politik Indonesia (MPSI) Dr. Riyan, M.Ag. sebagai cermin sistem demokrasi yang berbiaya mahal, memangsa penguasa hasil pemilihan.
“Penangkapan OTT KPK memberikan cermin kepada kita bahwa sistem demokrasi yang berbiaya mahal dan akan memangsa para penguasa hasil pemilihan karena biaya politik mahal yang harus ditanggungnya,” tuturnya dalam video Sudewo Jadi Tersangka Korupsi, Warga Pati Gelar Syukuran, Luapkan Kegembiraan? di kanal YouTube Khilafah News, Sabtu (24/1/2026).
Bupati dari Partai Gerindra tersebut bersama sejumlah pihak ditangkap KPK terkait dugaan praktik suap jual beli jabatan, mulai dari Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), hingga Sekretaris Desa (Sekdes).
Riyan mengungkapkan, Sudewo dan kawan-kawannya diduga memungut uang dari calon perangkat desa (Caperdes) dengan nominal antara Rp165 juta hingga Rp225 juta per orang, yang menurutnya telah di-markup dari kisaran awal Rp125 juta sampai Rp150 juta per orang.
“Inilah lingkaran setan demokrasi, money by power,” tegasnya.
Ia kemudian menyinggung pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Salemba, pada 14 Agustus 2019 bertajuk Tantangan Bangsa Indonesia Kini dan Masa Depan. Dalam kesempatan itu, Paloh menyinggung sistem bernegara Indonesia yang dinilainya cenderung mengarah pada negara kapitalis.
“Ketika kita berkompetisi, wani piro yang saya tahu money is power. Bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan attitude, bukan juga ilmu pengetahuan. Above all, money is power,” kutip Riyan dari pernyataan Paloh.
Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukkan Indonesia hari ini sebenarnya telah menerapkan sistem kapitalis liberal, meski enggan mendeklarasikannya secara terbuka.
“Artinya apa? Artinya kita ini malu-malu kucing untuk menyatakan bahwa Indonesia hari ini adalah negara kapitalis yang liberal. Itulah Indonesia hari ini,” ujarnya.
Ironisnya, lanjut Riyan, Paloh pun menyadari bahwa dirinya terjerat dalam realitas yang ia ungkapkan sendiri karena tetap terlibat dalam praktik demokrasi kapitalis.
Riyan menilai, kasus Sudewo dan kasus-kasus serupa memberikan pesan yang kuat agar para pemimpin menjadi pelayan rakyat, bukan justru bersikap arogan, sombong, apalagi melakukan korupsi.
“Tugas pemimpin adalah mengatur urusan rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat,” terangnya.
Riyan menegaskan, seorang pemimpin harus tegak dan lurus dengan aturan Islam. Ketika aturan yang digunakan adalah sistem sekuler kapitalis, maka menurutnya penguasa dengan mudah melakukan pemalakan melalui pajak yang zalim, serta menyerahkan kekayaan alam seperti hutan dan tambang—yang sejatinya milik umum—kepada segelintir pihak swasta, bahkan asing.
“Di saat itulah rakyat harus terus berani melakukan kritik dan koreksi, yaitu amar ma’ruf nahi munkar,” serunya.
Ia mengingatkan, kritik dan koreksi tersebut bukan bertujuan untuk menjatuhkan pemimpin, melainkan untuk memastikan apakah syariat Islam diterapkan secara kaffah atau tidak. [] Ajira
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
