Pengamat: Pengakuan Israel Atas Somaliland Untuk Memperluas Ruang Diplomatik

MediaUmat – Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana menjelaskan pengakuan Israel terhadap kemerdekaan Somaliland dari Somalia sebagai bagian dari semangat Abraham Accords, yaitu inisiatif berkelanjutan Israel untuk memperluas jejaring diplomatik dan memperkuat posisinya di panggung internasional.

“Langkah ini dinyatakan sebagai bagian dari semangat Abraham Accords — inisiatif panjang Israel untuk membangun hubungan dengan berbagai negara dan memperluas ruang diplomatiknya,” ujarnya kepada media-umat.com, Ahad (4/1/2026).

Menurutnya, pengakuan ini bukan sekadar simbol diplomasi, melainkan bagian dari ekspansi pengaruh geopolitik Israel. Kepentingan utama Israel bersifat strategis, terutama karena letak Somaliland yang berada di jalur vital Selat Bab el-Mandeb dan Teluk Aden, berkepentingan mengamankan jalur pelayaran di Laut Merah, mengingat kapal-kapal Israel kerap menghadapi ancaman serangan dari kelompok Houthi Yaman.

“Letak Somaliland sangat strategis di sepanjang Selat Bab el-Mandeb dan Teluk Aden — jalur utama perdagangan global yang penting bagi keamanan maritim dan intelijen region,” ujarnya.

Langkah Israel juga, diduga Budi, berkaitan dengan dinamika konflik di Timur Tengah dan skenario geopolitik yang lebih luas. Pengakuan terhadap Somaliland membuka ruang bagi agenda-agenda strategis yang melampaui kepentingan regional Afrika Timur.

“Ada dugaam bahwa langkah ini juga terkait dengan dinamika konflik di Timur Tengah dan rencana-rencana geopolitik yang lebih luas. Bahwa Somaliland adalah tempat yang dibidik Israel untuk merelokasi penduduk dari Gaza Palestina,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, hingga kini mayoritas negara di dunia belum atau tidak mengakui kemerdekaan Somaliland karena kuatnya pertimbangan hukum internasional.

“Mayoritas negara masih berpegang pada prinsip integritas teritorial, di mana perbatasan negara tidak boleh diubah secara sepihak,” ujar Budi Mulyana.

Ia menerangkan, Somalia sebagai negara induk masih diakui secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai negara berdaulat dengan wilayah yang mencakup Somaliland. Karena itu, pengakuan terhadap Somaliland dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Somalia dan bertentangan dengan prinsip yang dianut PBB dan Uni Afrika, yakni uti possidetis juris yang menegaskan bahwa batas-batas kolonial tidak boleh diubah.

Selain faktor hukum, ia menyebut, adanya kekhawatiran luas terkait efek domino separatisme. Banyak negara, khususnya di Afrika dan Asia menilai, pengakuan Somaliland berpotensi memicu tuntutan pemisahan serupa di wilayah lain yang memiliki sejarah konflik atau gerakan separatis.

“Negara-negara seperti Ethiopia, Nigeria, Kamerun, Spanyol, Cina, hingga Indonesia khawatir standar ini suatu hari bisa digunakan untuk memecah wilayah mereka sendiri,” katanya.

Budi juga menyoroti adanya tekanan politik aktif dari pemerintah Somalia dan sekutunya. “Somalia secara intensif melobi PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Liga Arab untuk menolak pengakuan terhadap Somaliland, bahkan menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan,” sebut Budi.

Ia menambahkan, banyak negara memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan di Somalia sehingga tidak ingin memperburuk konflik di negara yang hingga kini belum stabil tersebut. “Di sisi lain, banyak negara memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan di Somalia dan tidak mau memperburuk konflik Somalia yang belum stabil,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, kepentingan geopolitik negara-negara besar juga menjadi faktor penentu. Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan Uni Eropa dinilai lebih memilih Somalia tetap utuh meskipun lemah, dibandingkan membuka preseden pemisahan wilayah secara sepihak. Meski Amerika Serikat menyatakan Israel memiliki hak mengakui entitas tertentu, sikap tersebut tidak serta-merta diikuti negara lain.

“Mereka tidak melihat keuntungan strategis besar dari pengakuan Somaliland. Mereka tidak ingin memperkuat narasi bahwa negara bisa lahir lewat pemisahan sepihak,” paparnya.

Ia menekankan adanya faktor politik dunia Islam dalam sikap penolakan pengakuan terhadap Somaliland. Banyak negara Muslim memilih mengikuti posisi OKI yang mendukung keutuhan Somalia dan menolak segala bentuk separatisme di negeri-negeri Muslim.

“Negara-negara Muslim khawatir pengakuan Somaliland akan menjadi pembenaran bagi upaya pemecahan negara-negara Muslim lainnya,” bebernya.

Kesadaran Politik Umat Islam

Budi Mulyana menegaskan, umat Islam harus memiliki kesadaran politik terhadap dinamika internasional, termasuk pengakuan Israel terhadap Somaliland. “Bahaya terbesar bagi umat Islam hari ini bukan hanya senjata, tetapi ketidaksadaran politik. Israel tidak pernah hadir tanpa agenda keamanan dan intelijen,” ujarnya

“Umat Islam harus menolak legitimasi pemecahan negeri Muslim, dengan alasan apa pun. Menegaskan bahwa Somalia (termasuk Somaliland) adalah negeri Muslim yang satu. Prinsip ini penting agar umat tidak terbiasa membenarkan pemecahan negeri Muslim lain di masa depan di mana pun,” imbuhnya.

Budi juga mendorong agar ulama bersikap tegas dan terbuka dalam menyikapi isu tersebut. Diamnya ulama dalam isu strategis lebih berbahaya daripada kesalahan politik penguasa.

“Ulama tidak boleh diam atau bersikap netral palsu. Yang dibutuhkan umat adalah fatwa yang jelas menolak separatisme di negeri Muslim dan penegasan bahwa bekerja sama dengan penjajah terhadap umat Islam adalah bentuk pengkhianatan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai, umat Islam harus menekan para penguasa negeri-negeri Muslim agar tidak bersikap pasif dan tidak membiarkan normalisasi Israel dengan dalih urusan bilateral. Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan politik umat secara global, karena selama umat terpecah dan bergantung pada sistem internasional sekuler-kapitalistik yang didominasi Amerika Serikat, maka kasus seperti Somaliland akan terus berulang dan mengancam kepentingan strategis umat Islam.

“Selama umat terpecah, bergantung pada sistem internasional sekuler dan kapitalistik yang didominasi Amerika Serikat dengan berbagai kepentingannya, dan terus mengharapkan keadilan dari penjajah, maka kasus seperti Somaliland akan terus berulang,” paparnya.

Dalam perspektif Islam, jelas Budi, pemisahan satu negeri Muslim dari negeri Muslim induknya merupakan persoalan serius karena bertentangan dengan prinsip dasar persatuan umat.

“Prinsip dasar Islam adalah mewujudkan persatuan umat. Islam sangat menekankan persatuan dan melarang perpecahan politik yang melemahkan kaum Muslimin,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, larangan memisahkan diri dari jamaah umat ditegaskan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam pandangannya, hadits Nabi menjadi peringatan keras atas bahaya perpecahan politik di kalangan kaum Muslimin.

“Rasulullah SAW bersabda, ‘Barang siapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, lalu ia mati, maka matinya dalam keadaan jahiliah’ sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim,” pungkasnya.[] Lukman Indra Bayu

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat