Bagaimana Guinea-Bissau Menjadi Simpul Krisis Keamanan Global?
Guinea-Bissau merupakan contoh klasik negara kecil dengan sejarah politik yang penuh gejolak—warisan perang saudara, lemahnya institusi, dan kuatnya pengaruh kejahatan terorganisir. Untuk memahami kondisi negara ini, kita perlu melihat kembali letak geografisnya: negara kecil di Afrika Barat di pesisir Atlantik, berbatasan dengan Senegal di utara, Guinea di timur dan selatan, serta memiliki gugusan pulau yang luas.
Dahulu, Guinea-Bissau adalah koloni Portugis dan bagian dari “Guinea Portugis”. Gerakan utama untuk meraih kemerdekaan dipimpin oleh Partai Afrika untuk Kemerdekaan Guinea dan Tanjung Verde (PAIGC), dengan tokohnya Amílcar Cabral. Perjuangan bersenjata dimulai pada 1960-an, dan kemerdekaan diraih pada 24 September 1973. Setelah itu, negara ini memasuki periode penuh kesulitan dan rangkaian kudeta.
Kudeta besar pertama terjadi pada 1980 ketika Luís Cabral—presiden pertama dan saudara tiri Amílcar Cabral—disingkirkan. Setelahnya, kudeta dan pergantian kekuasaan terus berulang, termasuk kudeta tahun 2003. Hingga kini, Guinea-Bissau hidup dalam kondisi demokrasi rapuh, pemilu yang dipertanyakan, intervensi militer, dan jatuh-bangun pemerintahan.
Sejak 1993, negara ini menganut sistem semi-presidensial dengan pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun campur tangan militer tetap menjadi ciri permanen, menciptakan lingkungan politik yang tidak stabil.
Menjelang kudeta terbaru pada 26 November 2025, muncul ketegangan hebat terkait jadwal pemilu dan dugaan kecurangan. Sebelum membahas kondisi setelah kudeta, pertanyaannya: Mengapa Guinea-Bissau selalu tidak stabil?
Penyebab utamanya adalah:
- Warisan kolonial yang menciptakan perpecahan politik mendalam.
- Ketergantungan politik pada militer, serta lemahnya institusi sipil.
- Suasana politik yang selalu tegang karena tidak adanya kepercayaan antara elite sipil, militer, dan politik.
- Ekonomi yang rapuh, sumber daya terbatas, dan pembangunan yang hampir tidak ada.
Setelah kudeta, sekelompok militer di bawah pimpinan Denis Nkanha mengumumkan bahwa mereka menguasai negara sepenuhnya, menahan Presiden Umaro Sissoco Embaló di istana, menangguhkan seluruh lembaga negara, membatalkan pemilu, dan menutup perbatasan.
Letak Guinea-Bissau menjadikannya titik transit antara Amerika Latin dan Eropa. Pulau-pulaunya menjadi jalur ideal bagi jaringan penyelundupan narkoba—khususnya kokain—serta jalur lintasan pedagang senjata dan kelompok kejahatan internasional dari Amerika Selatan menuju Eropa via Atlantik dan Afrika Barat. Lemahnya negara membuat aktivitas ini semakin leluasa. Lebih parah lagi, sebagian elite politik dan militer ikut terlibat.
Guinea-Bissau adalah satu-satunya negara anggota ECOWAS yang menghadapi situasi di mana narkotika bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi ancaman keberlangsungan negara. Muncul ekonomi bayangan yang kuat dari komplotan narkoba, yang kadang mendanai pejabat berpengaruh dan menjadi alat untuk melindungi kepentingan gelap.
Karena itu, konflik di Guinea-Bissau tampak seperti perebutan pengaruh antara kartel internasional dan kepentingan militer. Nasib negara ini menjadi krusial bagi keamanan Afrika Barat. Kudeta ini bukan kejutan penuh, tetapi konsekuensi alami dari instabilitas politik, rapuhnya ekonomi, dan berkembangnya jaringan kriminal.
Guinea-Bissau penting dalam berbagai aspek: keamanan, geostrategi, jalur laut, jaringan penyelundupan, dan stabilitas regional. Meskipun belum dapat dipastikan adanya intervensi eksternal, satu hal jelas: kekosongan politik akan membuka pintu lebar-lebar bagi intervensi asing, baik formal maupun informal.
Meski kecil dan miskin, Guinea-Bissau memiliki arti strategis yang jauh melampaui ukurannya. Kudeta terbaru ini menegaskan betapa kompleksnya Afrika Barat—pertarungan antara rakyat yang ingin membangun negara stabil dan kenyataan pahit di mana kepentingan internasional serta jaringan kriminal saling berkelindan. [Nabil Abdul Karim]
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
