Sudan: Antara Gencatan Senjata Kuartet dan Mobilisasi Militer, ke Mana Sekarang?!

Di saat Amerika bersikukuh melaksanakan gencatan senjata Kuartet, pimpinan militer Sudan mengumumkan mobilisasi dan siaga untuk meneruskan perang dan pertempuran. Amerika menggunakan situasi kemanusiaan yang dahsyat sebagai dalih, seolah-olah situasi ini terjadi setelah jatuhnya Al-Fasyir, padahal semua orang tahu bahwa apa yang dialami rakyat Sudan selama perang ini, yang telah melampaui dua setengah tahun, akan membuat rambut anak-anak memutih karena kengeriannya! Namun Amerika, setelah diyakinkan bahwa Pasukan Dukungan Cepat (RSF) telah menguasai seluruh Darfur, Amerika ingin mempercepat penyelesaian rencana jahatnya untuk memisahkan Darfur dari wilayah Sudan, seperti yang telah dilakukannya sebelumnya melalui antek-anteknya di pemerintahan Basyir dan Gerakan Rakyat yang memberontak, dengan memisahkan Sudan Selatan. Mas’ad Paulos, penasihat Presiden Amerika Serikat (AS) untuk urusan Afrika dan Timur Tengah, menggambarkan situasi kemanusiaan di Sudan sebagai bencana kemanusiaan terbesar di dunia saat ini, khususnya merujuk pada situasi di Al-Fasyir dalam beberapa pekan terakhir. Paulos menganggap situasi ini sama sekali tidak dapat diterima dan mengatakan bahwa situasi ini harus segera diakhiri, merujuk pada pernyataan terbaru Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

Pejabat Amerika tersebut menjelaskan bahwa Washington telah mengajukan inisiatif gencatan senjata kemanusiaan selama tiga bulan di Sudan, dengan dukungan dari mitra Kuartet, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir. Ia menjelaskan bahwa inisiatif tersebut bertujuan untuk mencapai implementasi peta jalan terperinci yang ditetapkan Kuartet pada 12/9/2025, guna mencapai perdamaian abadi di Sudan. Pernyataan ini disampaikan oleh penasihat Presiden AS untuk Afrika dan Timur Tengah, Mas’ad Boulos, kepada Al Jazeera, pada hari Sabtu, 15/11/2025.

Kontras dengan pernyataan tersebut, pimpinan militer Sudan sedang memobilisasi dan mempersiapkan diri untuk pertempuran. Pada hari Jum’at, 14 November 2025, Ketua Dewan Kedaulatan dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Sudan, Abdul Fattah al-Burhan, mengumumkan mobilisasi umum angkatan bersenjata dan menyerukan kepada seluruh rakyat Sudan yang mampu memanggul senjata untuk maju dan berpartisipasi dalam pertempuran yang sedang berlangsung melawan Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Berbicara kepada khalayak ramai di desa al-Sariha di Negara Bagian al-Jazirah, al-Burhan menyatakan bahwa ia tidak akan mentolerir pemberontak dan yang mendukung mereka, ia menekankan bahwa hak-hak warga sipil korban yang dibunuh oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) tidak akan terlupakan. Namun, pernyataan al-Burhan tidak mencerminkan sikap pemerintah Sudan yang sebenarnya. Sebab pada kenyataannya, pemerintah menyetujui Kuartet dan gencatan senjatanya. Jadi, mobilisasi serta persiapannya hanya dimaksudkan untuk menenangkan rakyat dan meredakan amarah mereka.

Hal yang menegaskan penerimaan pemerintahan Sudan terhadap Kuartet adalah pernyataan Menteri Pertahanan setelah pertemuan Dewan Keamanan dan Pertahanan. Pernyataannya menegaskan sambutan Dewan—otoritas tertinggi di negara ini—atas apa yang disebutnya sebagai upaya tulus untuk mengakhiri penderitaan rakyat Sudan. Dewan juga menyatakan bahwa mereka berterima kasih kepada Amerika dan penasihat presidennya, Mas’ad Boulos, sehingga hal ini merupakan  persetujuan diam-diam, meskipun tidak secara eksplisit.

Dalam upaya bermain-main dan memanipulasi kata-kata, Menteri Luar Negeri Sudan Muhyiddin Salim secara tidak langsung mengonfirmasi penerimaan mereka atas apa yang dinyatakan dalam Kuartet. Surat kabar Al-Syarq Al-Awsath melaporkan pada hari Rabu, 12 November 2025, sebuah pernyataan menteri yang menyatakan: “Pemerintah Sudan tidak berurusan dengan Kuartet internasional dalam kapasitas resmi karena tidak dibentuk oleh keputusan Dewan Keamanan PBB, atau organisasi, atau badan internasional mana pun, dan Sudan berurusan dengan saudara-saudaranya di Mesir dan Arab Saudi serta dengan teman-temannya di Amerika Serikat dalam kapasitas bilateral, pemerintah Sudan menemukan pemahaman serta koordinasi penuh dengan mereka.”

Kalau Menlu Sudan membenarkan bahwa dirinya berkoordinasi dengan negara-negara Kuartet, kecuali UEA, lalu bagaimana dengan saudara-saudara yang katanya berkoordinasi dengannya?! Apakah mereka mendukung gencatan senjata dan apa yang dinyatakan dalam pernyataan Kuartet, atau apakah mereka mendukung solusi militer?! Jawabannya muncul dari pernyataan (saudara-saudara), sebagaimana surat kabar Al-Taghyeer mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Mesir, yang menyatakan: “Menteri Luar Negeri Mesir Badruddin Abdul Athy menekankan pentingnya mencapai gencatan senjata segera di Sudan dan menciptakan kondisi untuk meluncurkan proses politik yang komprehensif yang menjaga persatuan dan kedaulatan negara. Abdul Athy menekankan perlunya mengimplementasikan pernyataan Kuartet tentang Sudan secara keseluruhan. Pernyataan ini muncul dalam panggilan telepon pada hari Sabtu, 15 November 2025, dengan penasihat senior Presiden AS untuk Urusan Arab dan Afrika, Mas’ad Boulos.” Adapun sikap Arab Saudi, maka sebagaimana dinyatakan dalam surat kabar Al-Syarq Al-Awsath pada hari Jumat, 14 November 2025, sebagai berikut: “Arab Saudi dan Mesir kembali menekankan pentingnya gencatan senjata di Sudan dan menciptakan kondisi untuk memulai proses politik yang komprehensif.” Sedang sikap “teman” di Amerika, maka sebagaimana dikatakan Menteri Luar Negeri Sudan, mereka bukanlah teman dalam arti hukum, melainkan musuh, karena mereka adalah pemilik dan sponsor Kuartet.

Inilah kenyataannya, dan sayangnya, kedua opsi tersebut—gencatan senjata kuartet dan mobilisasi militer—berujung  pada hasil yang sama: “Pemisahan Darfur dari Sudan”. Gencatan senjata Kuartet adalah awal dari terjerumus ke dalam perangkap negosiasi, hingga hasil yang diinginkan Amerika tercapai, dan pilihan untuk melanjutkan perang dengan pendekatan yang sama yang berlaku saat ini, bahwa Amerika tidak akan membiarkan tentara Sudan mengalahkan Pasukan Dukungan Cepat (RSF); jika tidak, maka perang akan berakhir di jam-jam pertamanya. Pasukan ini dibentuk oleh antek-antek Amerika di Sudan, atas perintahnya, untuk memisahkan Darfur, dan mereka menjalankan misi ini dengan sempurna, terutama setelah mengumumkan pemerintahan paralel di Darfur dan merebut kendali atas seluruh wilayah.

Maka, jalan keluarnya hanyalah satu, yaitu para pemimpin militer harus mengembalikan kepada umat kekuasaannya yang telah dirampas, agar umat dapat membaiat seseorang yang memenuhi syarat-syarat akad Khilafah untuk menjadi Khalifah, sesuai dengan Kitabullah (Al-Qur’an) dan Sunnah Rasul-Nya saw., agar Khalifah dapat menerapkan hukum-hukum Islam yang akan mencegah campur tangan kaum kafir penjajah dalam urusan kita, sebagaimana firman Allah SWT:

﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾

“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.” (TQS. An-Nisā’ [4] : 141).

Lalu, siapa pun yang mengangkat senjata dengan mengklaim adanya kezaliman, maka ia diminta terlebih dahulu untuk meletakkan senjatanya, kemudian negara mendengarkan keluhan terkait adanya kezaliman dan menyelesaikannya sesuai hukum Islam. Jika ia menolak untuk meletakkan senjatanya, maka ia diperangi dalam perang pendisiplinan sampai ia meletakkan senjatanya. Tidak seorang pun diperbolehkan campur tangan atas nama mediasi, rekonsiliasi, atau apa pun bentuknya, sebab Islam telah menjadikan persatuan umat dan kesatuan entitas politiknya sebagai isu krusial yang menentukan, sehingga harus diperjuangkan meski nyawa taruhannya. [] Ustadz Ibrahim Utsman (Abu Khalil) – Juru Bicara Resmi Hizbut Tahrir di Wilayah Sudan

Sumber: alraiah.net, 19/11/2025.