Empat Akar Masalah Pendidikan di Sistem Kapitalisme
Setidaknya ada empat akar masalah pendidikan di sistem kapitalisme. Hal itu diungkap Mubalighah Kota Depok Ustadzah Hj. Nurjanah Zeyn dalam Forum Tokoh Muslimah Depok (FTMD#24), Stop, Lingkaran Setan KemiskinanAkibat Timpangnya Akses Pendidikan, Sabtu (5/7/2025) di Depok.
Pertama, sumber pendapatan dari pajak dan utang. “SDA (minyak, gas, hutan) diperjualbelikan via liberalisasi. APBN tidak cukup mendanai penyelenggaraan pendidikan, jangankan menjaga mutu, memeratakan akses saja belum mampu,” ujarnya di hadapan sekitar 60 tokoh Muslimah.
Kedua, ciptakan kemiskinan struktural. “Inilah kebijakan zalim yang merampas hak setiap anak mengakses pendidikan. Kapitalisme memaksa sektor pendidikan dijadikan ladang bisnis. Pendidikan makin mahal, tak terjangkau,” jelasnya.
Ketiga, liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. “Perjanjian GATS tahun 1994 (General Agreement on Trade in Services), pendidikan menjadi salah satu dari 12 sektor jasa yang diperdagangkan selain kesehatan, keuangan, transportasi, lingkungan, dan lain-lain,” tuturnya.
Ia pun menambahkan, di AS rakyat harus membayar mahal untuk bisa masuk perguruan tinggi. Bahkan, banyak mahasiswa terjerat utang karena pinjaman dari bank (student loan) untuk biaya kuliah.
“Majalah ekonomi Forbes tahun 2019 melaporkan ada 44 juta mahasiswa perguruan tinggi (di AS) terjerat utang dengan total nilainya 1,5 triliun dolar,” sebutnya.
Selain itu, sebut Nurjanah, lemahnya pengawasan pendistribusian anggaran pendidikan juga menjadi salah satu kekurangan dalam pemerintahan demokrasi.
“Potensi korupsi, kolusi, nepotisme, atau dana tidak terdistribusi dengan baik akan terjadi dalam pengelolaan anggaran dalam sistem demokrasi kapitalisme,” bebernya.
Keempat, negara lepas tanggung jawab secara penuh. Menurutnya, pemerintah makin lepas tangan dalam pembiayaan pendidikan.
“Buktinya, minimnya anggaran, hanya 20% dari APBN dan masih harus didistribusikan ke banyak pos pendidikan. Ditambah lemahnya pengawasan pendistribusian anggaran dan dalam sistem demokrasi rawan KKN,” pungkasnya.[] Siti Aisyah
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
